PDIP dan Demokrat Merosot Drastis di Pileg Sumsel, Begini Kata Pengamat Politik Sumsel Bagindo Togar

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Perolehan suara dan kursi yang didapat Partai Demokrat dan PDIP di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dari hasil rekapitulasi di KPU merosot drastis pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes) Bagindo Togar mengatakan, pemilihan umum merupakan ajang puncak bagi setiap partai politik, tidak hanya menjadi momen penentu bagi keberlangsungan politik suatu negara, tetapi juga sebagai arena evaluasi atas kinerja dan popularitas suatu partai. 

Pada Pemilu yang baru saja berlangsung, dua partai besar di Sumsel itu mengalami penurunan 'anjlok' suara yang signifikan, menggambarkan dinamika politik yang semakin kompleks.

Ia mengungkapkan, penyebab penurunan suara yang dialami oleh partai-partai seperti Demokrat dan PDI Perjuangan memunculkan kebutuhan akan evaluasi mendalam. 

"Meskipun penurunan suara hanya terjadi dalam skala kecil, seperti kehilangan satu hingga dua kursi, hal ini tetap menjadi pukulan keras bagi partai-partai, yang sebelumnya memiliki dominasi di tingkat parlemen, " katanya, Sabtu (16/3/2024).

Partai Demokrat, misalnya, tidak hanya kehilangan suara, tetapi juga kehilangan kursi pimpinan. Begitupun dengan PDIP yang tidak hanya pada Tingkat provinsi, namun pada Tingkat kota dan kabupaten juga merosot tajam. 

"Hal ini menandai periode yang sulit bagi partai tersebut, yang kini dihadapkan pada tugas berat untuk merevitalisasi diri, dan membangun kembali kepercayaan publik, " paparnya. 

Bagindo Togar menyoroti perlunya introspeksi bagi partai politik, baik dari para pengurus maupun kader, untuk mengevaluasi kinerja mereka selama pemilu.

Tingkat keterpilihan calon legislatif (Caleg) juga menjadi cerminan dari popularitas calon presiden yang diusung oleh partai tersebut.

Bagindo menegaskan bahwa para petinggi partai politik harus memiliki kesadaran kolektif atas kontribusi dan keberadaan mereka dalam menjalankan misi partai. 

"Mereka harus menyadari bahwa partisipasi dalam pemilu bukan hanya tentang mempertahankan posisi elit dalam struktur organisasi, tetapi juga tentang menunjukkan kinerja dan prestasi yang sesungguhnya," tandasnya.

Pemilu, menurutnya, menjadi tolok ukur utama dalam mengevaluasi kinerja partai politik.

Dalam konteks ini, Bagindo menyoroti pentingnya pemberian sanksi dan reward bagi partai politik. 

"Partai-partai yang mengalami penurunan suara secara drastis harus dikenai sanksi oleh partai tempat mereka bernaung. Di sisi lain, partai-partai yang berhasil meraih suara besar dan meningkatkan kursi di parlemen layak untuk mendapatkan reward atas kinerja mereka," ucapnya. 

Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah siapa yang seharusnya bertindak, untuk menangani masalah ini. "Apakah harus  elite struktur organisasi  tertinggi, yang harus bertindak untuk menyikapi permasalahan yang urgen ini, " pungkas Bagindo.