Biaya Pendirian TPS Tak Jelas, KPPS Bingung Mau Pesan Tenda, KPU Palembang Buka Suara

SRIPOKU. COM, PALEMBANG -- Sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di kota Palembang, mempertanyakan biaya untuk pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang belum jelas hingga saat ini.

Padahal Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024, tinggal satu pekan lagi.

Dimana, masyarakat akan memilih anggota Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu bersamaan.

Seperti yang diungkapkan salah satu Ketua KPPS di Kecamatan Sako Tema, yang belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang diperuntukkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk setiap pendirian TPS.

"Hingga saat ini kita belum tahu besarannya, padahal pelaksanaan pemilu tinggal sepekan lagi dan kita harus menyewa tenda dan alat printer, " katanya.

Pria yang baru pertama kali ini menjadi KPPS tersebut, mengaku mendapat informasi untuk biaya pendirian TPS sekitar Rp 5,2 juta hingga Rp 5,7 juta. Namun secara pasti belum mengetahuinya berapa nanti mereka dapat.

"Saat Bimtek kemarin saya dengar anggarannya Rp 5,2 juta hingga Rp 5,7 juta, tapi pastinya kita masih menunggu saja, dan pastinya kegelisahan kita soal anggaran itu saja saat ini, " ucapnya.

Dimana menurutnya untuk sewa tenda saja saat ini sudah naik bisa mencapai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per unit, dan itupun susah mendapatkannya saat ini karena semua RT membutuhkannya.

"Nah, kalau kita mau pakai anggaran sendiri kan tidak mungkin saja, nanti kita takutnya kurang. Sebab minimal 2 hingga 4 unit tenda nanti yang kita sewa, belum lagi kursi dan sebagainya, " paparnya.

Ditambahkan pria yang berprofesi sebagai pegawai swasta ini sendiri, dalam pemilu saat ini banyak simpang siur untuk anggaran bagi mereka, termasuk gaji yang diterimanya nanti kapan didapat.

"Kemarin saja, saat pelantikan dan bimtek saya hanya dapat Rp 100 ribu dari PPS, karena saat pelantikan kita tidak datang karena hujan dan banyak rekan kita yang dapat seperti itu. Termasuk untuk gaji kita nanti, masih simpang siur kapan diberikan, katanya akan ditransfer ke rekening masing- masing, tapi sampai sekarang rekeningnya belum kita buat, main rekening apa, " keluh pria yang menjabat ketua RT ini.

Hal senada diungkapkan Suci, warga di perbatasan Palembang Banyuasin ini, jika saat ini tidak ada transparansi alokasi anggaran setiap kegiatan, baik di tingkat KPU kota maupun provinsi.

"Sekarang beda dengan pemilu sebelum- belumnya, jika anggarannya jelas untuk petugas KPPS dan untuk pendirian TPS. Nah sekarang semuanya belum tahu, padahal kita harus jauh- jauh hari memesan tenda dan sebagainya, " jelas Suci.

Terlebih untuk honor mereka nanti, hingga sekarang belum tahu kapan diberikan, padahal sebelumnya honor itu diberikan sebelum pencoblosan.

"Nah kalau sekarang kita tidak tahu, padahal kita harus menyiapkan segala sesuatunya dari awal, " terangnya.