Tingkatkan Literasi Digital, TNI AD dan Tribun Network Kerja Sama Libatkan Semua Pendam Hingga Korem

Maruli menilai setingkat Perwira Menengah ke atas akan berpikir puluhan kali untuk membuat pernyataan di hadapan publik terkait pilihan politik. Sebab prajurit TNI netral, tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.

"Itu sangat berbahaya. Karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi ditelepon ngeri-ngeri sedap sekarang. Karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata Maruli dalam konferensi pers usai bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.

"Jadi tetap kami pasti tindaklanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," kata dia.

Ia pun menegaskan tak segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Bahkan,TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal di antaranya melalui perangkat intelijen. Maruli juga berkomitmen merespons secara cepat terkait adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam dalam pemilu.

"Secara intelijen kami sudah ada mengarah karena sudah ngomong lah, segala macam. Dan kami punya bukti. Kita tidak ekspos media, langsung kita lakukan tindakan," kata dia.

Ia pun membuka pengaduan terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran.

Bagi awak media yang menemukan dugaan-dugaan serupa, dapat melaporkannya kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.

Maruli menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyosialisasikan mengenai penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada jajaran bawah.

"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (bila ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara yang dilakukan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.

Bawaslu telah memeriksa laporan tersebut. "Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara," kata Bagja.

Terkait kasus di Kabupaten Batu Bara, Bareskrim Polri telah menangkap pria bernama Palti Hutabarat.

Palti ditangkap atas dugaan penyebaran berita hoaks.

Palti dituding menyebar informasi terkait rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera.