Kunci Jawaban
Latihan Soal Beserta Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA, Soal terbaru PAS/UAS Semester 1 Tahun 2023
Simak latihan soal PAS/UAS dan kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA semester 1 Kurikulum Merdeka yang dapat dipelajari siswa berikut ini.
Penulis: Siti Umnah | Editor: Odi Aria
SRIPOKU.COM - Simak artikel latihan soal beserta kunci jawaban mata pelajaran PPKN kelas 10 SMA/MA yang dapat dipelajari oleh siswa di rumah berikut ini.
Pada artikel ini akan menyajikan latihan soal yang dilengkapi dengan kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA sebagai bahan persiapan menjelang PAS/UAS semester 1 tahun 2023.
Latihan soal beserta kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA ini dapat dipelajari bagi siswa yang mempelajari Kurikulum 2013 maupun Kurikulum Merdeka.
Baca juga: Prediksi Soal Beserta Kunci Jawaban PPKN Kelas 11 SMA/MA, Soal PAS/UAS Semester 1 Terbaru Tahun 2023
Terdapat 20 latihan soal pilihan ganda yang dapat dikerjakan oleh siswa sebagai bahan evaluasi siswa setelah mengikuti kegiatan belajar semester 1 tahun 2023.
Namun sebelum melihat kunci jawaban, siswa sebaiknya didampingi orang tua dalam mengerjakan soal.
Untuk itu, simak latihan soal beserta kunci jawaban PPKN kelas 10 SMA/MA yang dikutip dari Akun YouTube Mudah Belajar Official berikut ini.
Baca juga: Kisi-Kisi Soal Serta Kunci Jawaban PPKN Kelas 10 SMA/MA, Soal terbaru PAS/UAS Semester 1 Tahun 2023
1. Menurut UU No. 12 Tahun 2006, seseorang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila ...
A. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia
B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
C. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
D. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui
E. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu
Jawaban : E
2. Salah satu syarat untuk menjadi warga negara RI menurut UU No. 12 Tahun 2006 adalah ...
A. Berusia 17 tahun atau sudah menikah
B. Berusia 18 tahun dan/atau sudah kawin
C. Sudah bertempat tinggal di Indonesia 10 tahun berturut-turut
D. Berkewarganegaraan ganda
E. Membayar uang pewarganegaraan semampunya
Jawaban : B
3. Di bawah ini contoh sikap yang harus dikembangkan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan ...
A. Seluruh warga saling menghormati pelaksanaan ibadah, baik agamanya maupun agama lain
B. Seluruh warga dapat mencampur adukkan ajaran agama
C. Semua warga acuh tak acuh terhadap agamnya maupun agama orang lain
D. Seluruh warga memilih sikap memaksakan agama kepada orang lain
E. Seluruh warga memilih sikap fanatik yang berlebihan terhadap agamanya
Jawaban : A
4. Menurut UUD 1945 Pasal 30 ayat 2 menyatakan "usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui" ...
A. Sistem pertahanan dan keamanan yang menyeluruh
B. Sistem keutuhan wilayah semesta
C. Sistem pertahanan wilayah antar pulau
D. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
E. Sistem pertahanan rakyat semesta
Jawaban : D
5. Struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada dan hubungan antara lembaga satu dengan yang lainnya disebut ...
A. Sistem politik
B. Suprastruktur politik
C. Partai politik
D. Infrastruktur politik
E. Tokoh politik
Jawaban : B
6. Kelompok atau lembaga politik dalam kehidupan masyarakat yang dibentuk dan bergerak ditingkat masyarakat itu sendiri adalah ...
A. Suprastruktur politik
B. Kelompok penekan
C. Infrastruktur politik
D. Media massa
E. Kelompok kepentingan
Jawaban : C
7. Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertinbangan Mahkamah Agung merupakan wewenang dari ...
A. Presiden
B. DPR
C. DPD
D. Mahkamah Konstitusi
E. Komisi Yudikatif
Jawaban : A
8. Lembaga negara sebelum amandemen UUD Tahun 1945 yang tidak terdapat dalam struktur ketatanegaraan RI sesudah amandemen UUD Tahun 1945 adalah ...
A. Badan Pemeriksa Keuangan
B. Dewan Pertimbangan Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Pemberantasan Korupsi
E. Komisi Yudisial
Jawaban : B
9. Good govermance adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara swasta dan masyarakat. Pengertian good govermance ini menurut ...
A. United Nation Development Program (UNDP)
B. World Bank
C. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000
D. Miriam Budiardjo
E. Carl Friedrich
Jawaban : A
10. Di Indonesia, suorastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi ke dalam tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bagian dari kekuasaan yudikatif adalah ...
A. DPR, MA, MK
B. MK, DPD, KY
C. KY, KPK, KPU
D. KY, KPK, MA
E. MK, MA, KY
Jawaban : E
11. Perhatikan beberapa hal berikut !
1. Mengubah dan menetapkan UUD
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Membentuk Undang-Undang
4. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
5. Membahas rancangan Undang-undang
Hal yang tidak termasuk tugas dan wewenang MPR ditunjukkan nomor ...
A. 1 dan 2
B. 2 dan 3
C. 3 dan 4
D. 4 dan 5
E. 3 dan 5
Jawaban : E
12. Berikut yang bukan merupakan contoh kegiatan sebagai bentuk partisipasi politik adalah ...
A. Menjaga anggota partai politik
B. Memilih wakil rakyat dalam pemilu
C. Demonstrasi
D. Berjualan di trotoar
E. Mendukung dan menentang calon pemimpin tertentu
Jawaban : B
13. Salah satu keikutsertaan masyarakat dalam sistem politik di bidang ekonomi adalah ...
A. Menggunakan hak suara dalam pemilu
B. Menjadi anggota aktif dalam partai politik
C. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi tetap tegaknya NKRI
D. Menciptakan sektor-sektor ekonomi produktif
E. Bela negara dalam arti luas sesuai kemampuan dan profesi
Jawaban : D
14. Penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi disebut ...
A. Otonomi daerah
B. Daerah otonom
C. Desentralisasi
D. Sentralisasi
E. Dekonsentrasi
Jawaban : C
15. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pernyataan diatas merupakan pengertian otonomi daerah menurut ...
A. UUD Tahun 1945 pasal 18
B. UU No. 23 Tahun 2014
C. The Liang Gie
D. Patrick Sills
E. C.J. Franseen
Jawaban : B
16. Di bawah ini yang bukan hubungan structural antara pemerintah pusat dan daerah adalah ...
A. Pemerintah pusat berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan tingkat nasional
B. Pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD
C. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah pusat adalah Presiden
D. Pembagian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah
E. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah berada di tangan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten Kota (Gubernur/Bupati/Walikota)
Jawaban : D
17. Di bawah ini urusan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah ...
A. Politik Luar Negeri
B. Pertahanan Keamanan
C. Yustisi dan Moneter
D. Agama
E. Kebudayaan
Jawaban : E
18. Dalam pemerintah daerah wewenang pengaturan dilakukan oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan wewenang pengurusan dilakukan oleh ...
A. Presiden dan DPRD
B. Pemerintah Pusat dan Daerah
C. Kepala Daerah dan DPR
D. Kepala Daerah dan DPD
E. Kepala Daerah serta perangkat yang lain
Jawaban : E
19. Sistem Pemerintah Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.
Di bawah ini daerah yang tidak diberi otonomi khusus atau istimewa adalah ...
A. Provinsi Daewrah Khusus Ibukota Jakarta
B. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
C. Provinsi Aceh
D. Provinsi Kalimantan
E. Provinsi Papua, Papua Barat
Jawaban : D
20. Hubungan Fungsional berkaitan erat dengan pembagian tugas dan wewenang yang harus dihjalankan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk ...
A. Menciptakan pemerintahan yang baik
B. Menerapkan asas otonomi klasikal
C. Memaksimalkan tugas pembantuan
D. Meringankan beban pemerintah pusat
E. Menghindari beban pemerintah yang melampaui batas
Jawaban : E
Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 dengan klik Di Sini.
Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.
Rangkuman Materi IPAS Kelas 5 SD Bab 7 Jenis-jenis Usaha Ekonomi Kurikulum Merdeka |
![]() |
---|
40 Soal IPAS Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Latihan Tahun 2025 Lengkap Kunci Jawaban |
![]() |
---|
Kunci Jawaban Matematika Tingkat Lanjut Kelas 11 Halaman 35 Kurikulum Merdeka, Mari Mencoba 1.10 |
![]() |
---|
25 Soal PTS/STS Informatika Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum Merdeka Tahun 2025, Soal Pilihan Ganda |
![]() |
---|
Contoh Soal Seni Rupa Kelas 9 SMP Materi Bab 2 Mendesain, Soal Pilihan Ganda Kurikulum Deep Learning |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.