Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA/MA Halaman 198, Latih Uji Kompetensi Kurikulum 2013

SRIPOKU.COM - Sebaiknya simak kunci jawabah Sejarah Indonesia kelas 12 SMA/MA halaman 198 yang dapat dipelajari oleh siswa di rumah.

Dimana kunci jawaban Sejarah Indonesia kelas 12 SMA/MA halaman 198 ini terdapat pada materi Bab 4 Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998).

Artikel ini membantu siswa kelas 12 SMA/MA yang tengah mengerjakan tugas materi SSistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998) Kurikulum 2013.

Baca juga: Kunci Jawaban PJOK Kelas 9 SMP/MTs Halaman 113, Penilaian Aktivitas Kebugaran Jasmani Kurikulum 2013

Siswa diminta untuk mengerjakan soal Latih Uji Kompetensi Bab 4 sebanyak empat soal pada buku paket Sejarah Indonesia kelas 12 SMA/MA halaman 198 Kurikulum 2013.

Diharapkan mengerjakan soal secara mandiri terlebih dahulu sebelum melihat kunci jawaban dan pembahasan.

Untuk itu, simak kunci jawaban soal Sejarah Indonesia kelas 12 SMA/MA halaman 198 yang dikutip dari laman resmi buku.kemdikbud.go.id.

Baca juga: Kunci Jawaban Sejarah Indonesia Kelas 12 SMA/MA Halaman 142, Latih Uji Kompetensi Kurikulum 2013

Latih Uji Kompetensi

1. Jelaskan perbandingan antara pemilu yang dilakukan pada masa Orde Baru dengan masa Orde Reformasi!

Jawaban :

Perbandingan Pemilu Orde Baru dengan masa Reformasi

Masa Orde Baru

UU yang dipakai ialah UU no 15 tahun 1969 Asas yang dipakai Jujur dan adil

- Asas Jujur semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Asas adil setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuanyang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- Penyelenggara, Pemerintahan lewat komisi pemilihan umum (KPU)
- Pengawas, pemerintahan melalui panwasl.
- Peserta pemilu yakni ada 3 (PDI, PPP, GOLKAR)
- Pemenang pemilu yakni partai Golkar.

Masa Era Reformasi

a. UU yang dipakai ialah UU no 3 tahun 1999
b. Asas yang dipakai Langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

- Asas Langsung pemilih secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara dan tingkatan.

- Asas Umum pemilih dalam pemilu ialah semua WNI yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi.

- Asas Bebas warga negara yang berhak memilih dapat menggunakan haknya, dijamin keamanannya melakukan pemilihan menurut hati nurani tanpa adnya pengaruh, tekanan, dan paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun.

- Asas Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara atau pelaksana, pemerintah dan partai politik serta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Asas adil setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
a. Penyelenggara, Pemerintahan lewat komisi pemilihan umum (KPU). Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai‑partai politik peserta Pemilihan Umum dan Pemerintah. yang bertanggung jawab kepada Presiden.
b.Pengawas, pemerintahan melalui panwaslu (1999)terdiri dari lembaga pengawasan dan pemantau pemilu (panwaslu, forum rektor UNFREL, dan LSM ) Pemilu (2004) pengawas pemilu berasal dari unsur kepolisian, tokoh masyarakat, kejaksaan, perguruan tinggi dan pers.
c.Tahun 1999 mengikutsertakan 48 Parpol. Tahun 2004 mengikutsertakan 24 Parpol Tahun 2009 mengikutsertakan 38 Parpol

2. Apa yang dimaksud dengan desentralisasi pemerintahan. Jelaskan! Berikan pula penjelasan tentang pembaharuan yang terjadi di bidang ini!

Jawaban :

Desentralisasi adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Contohnya dalam pembangunan masyarakat setempat bergantung kepada APBD setiap daerah.

Sehingga bagi yang memiliki APBD tinggi pembangunan inftrastruktur nya bisa cepat dan maju bagi yang apbd nya rendah akan tertinggal.

3. Jelaskan perbedaan antara pemerintahan Megawati dengan SBY dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden!

Jawaban :

Perbedaan antara pemerintahan Megawati dengan SBY dalam penyelenggaraan Pemilihan Presiden yaitu Penyelenggaraan pemilihan Presiden pada periode pemerintah Megawati Soekarno Putri (Gusdur-Megawati) ditetapkan oleh suara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sedangkan pada periode Pemilihan Presiden tahun 2004 yang dimenangi oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai wakilnya, ditentukan lewat pungutan suara langsung oleh rakyat lewat pencoblosan pada pemilu.

Dapatkan konten pendidikan mata pelajaran lainnya dari Kurikulum Merdeka dengan klik Di Sini.

Dapatkan juga berita penting dan informasi menarik lainnya dengan mengklik Google News.