Latihan Soal dan Kunci Jawaban PPKN Kelas 7 SMP/MTs Materi Bab 2 Norma dan Keadilan Semester 1

7. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menganut bentuk kedaulatan ...

A. Rakyat
B. Hukum
C. Raja
D. Negara

Jawaban : B

Pembahasan : Hak, kewajiban dan kedudukan warga negara telah diatur dalam UUD 1945, yaitu salah satunya dalam pasal 27 ayat 1. Pasal ini merupakan penguat bahwa Indonesia adalah negara yang menganut kedaulatan hukum.

8. Dosa merupakan sanksi bagi pelanggar norma ...

A. Adat
B. Agama
C. Hukum
D. Kebiasaan

Jawaban : B

Pembahasan : Norma agama didefinisikan sebagai petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi peraturan hidup agar manusia memathui segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Norma agama mengatur kehidupan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, apabila seseorang melanggar suatu norma agama maka sanksi yang diterima adalah dosa.

9. Norma tata kelakuan merupakan norma yang digunakan sebagai pengatur kelakuan. Bagi para pelanggar norma ini tentu akan dijatuhi hukuman. Seperti tindakan mencuri, maka pelakunya akan dikenakan sanksi atau hukuman penjara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ...

A. Mores memiliki daya ikat yang kuat
B. Folkways memiliki kekuatan yang kuat
C. Customs sebagai cara mengikat masyarakat
D. Usage sebagai mengawasi perilaku manusia

Jawaban : A

Pembahasan : Norma tata kelakuan atau mores itu kebiasaan yang diterima masyarakat sebagai pengatur kelakuan untuk bertindak. Hal ini menunjukkan bahwa bagi pelaku pelanggar norma ini akan dikenakan hukuman baik secara fisik dari masyarakat sampai ke hukuman denda dan penjara dari negara.

10. Norma hukum memiliki sanksi yang tegas dan jelas karena pelaksanaannya didukung oleh ...

A. Masyarakat
B. Kesatuan
C. Aparat
D. Kekuasaan

Jawaban : D

Pembahasan : Salah satu norma sosial yaitu norma hukum pelaksanaannya didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kekuasaan lebih dalam melaksanakan sanksi bagi pelanggar norma.