LPNU OKU Selatan Canangkan Sistem Pertanian dan Sistem Ekonomi Berkelanjutan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) OKU Selatan ditargetkan menjadi salah satu pusat rujukan penerapan Sistem Pertanian dan Sistem Ekonomi Berkelanjutan (SDGs) di Sumsel.

A Malik Ibrahim, selaku Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dan sekaligus sebagai Direktur Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) OKU Selatan mewakili Ketua LPNU Sumsel H Fakhrurrazi STP menyampaikan paparannya dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya Kopi Berkelanjutan di Muara Dua, OKU Selatan, Jumat (4/8/2023).

Menurutnya, saat ini Lembaga Perekonomian Sumsel sedang mendorong berkembang dan tumbuhnya sistem pertanian dan sistem ekonomi berkelanjutan (SDGs) yang mengambil ciri utama dan karakter dari ahlus sunnah wal jama’ah yaitu pertama at-tawassuth atau sikap tengah-tengah.

Kedua at-tawazun atau seimbang dan ketiga tasamuh atau toleransi.

Tema yang diangkat sesuai dengan tema 100 Tahun NU yaitu “Merawat Jagad, Membangun Peradaban”.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam frasa “Merawat Jagad”, maka sistem pertanian yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama adalah sistem pertanian yang berwawasan lingkungan atau sistem pertanian yang tidak merusak dan tidak meng-eksploitasi alam.

Petani didorong untuk kembali menggunakan pupuk organik sebagai dasar dari bahan pemupukan.

Saat ini lebih dari 79 persen lahan di Indonesia memiliki kandungan bahan organik dalam tanah sudah sangat rendah (< 2>

Rakyat harus disadarkan bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan merusak alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan dan biota dalam tanah.

Selain perbaikan bahan organik, hal lain yang perlu diperhatikan petani dalam proses pemupukan adalah tingkat pH tanah karena pH tanah yang masam akan menyebabkan penggunaan pupuk kimia juga tidak akan efektif.

Setelah bahan organik cukup dan pH tanah netral baru petani dianjurkan melakukan pupuk kimia secara berimbang sesuai dengan dosis rekomendasi.

Dalam frasa “Membangun Peradaban”, sistem pertanian dan sistem ekonomi yang dikembangkan memiliki karakter atau sifat tengah-tengah, seimbang, dan toleransi yang dikenalkan sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan Berkebangsaan.

Petani tidak boleh hanya dijadikan sebagai objek dari pertumbuhan dari industri lain.

Ketidakefisienan, kemewahan, dugaan korupsi di BUMN tidak boleh dibebankan ke dalam komponen harga jual yang harus dibayar oleh petani dalam harga pupuk.

Intoleran dan terorisme yang berbahaya bukan hanya di bidang ideologi namun yang paling berbahaya adalah intoleran dan terorisme di bidang ekonomi yang banyak memiskinkan rakyat.