Kepala Daerah Tuan Rumah Piala Dunia U20 Menolak Timnas Israel, Ini Sikap DPRD Sumsel

SRIPOKU. COM, PALEMBANG -- Sejumlah kepala daerah yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 secara tegas menolak, keikutsertaan negara Timnas Israel untuk tampil di Indonesia. 

Gubernur Bali Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo secara tegas telah menyatakan ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U-20 khusunya tampil di daerahnya. 

Sementara provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) khususnya kota Palembang, yang akan menjadi salah satu tuan rumah U-20 nanti, belum menyatakan sikap terkait akan keikutsertaan negara 'penjajah' zionis Israel. 

Namun para pimpinan DPRD 'legislatif' Sumsel yang ada, memiliki sikap berbeda, meski ada yang secara tegas menyatakan penolakan, namun ada juga yang dianggap plinplant apakah menolak atau tidak. 

Seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas, jika bangsa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik selama ini.

Apalagi, janji Bung Karno (Presiden RI pertama) dulu, berupaya keras untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang dijajah Israel saat ini. 

"Sampai hari ini, kemerdekaan abadi untuk rakyat Palestina belum terwujud, itu sebabnya kader PDI Perjuangan menolak kehadiran Timnas Israel dalam event Piala Dunia U20," tegas Giri, Jumat (24/3/2023). 

Ditambahkan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini, dirinya selalu kader Bunga Karno, pasti terus akan berjuang dalam mewujudkan cita-cita yang telah dilakukan selama ini. 

"Kader-kader PDI Perjuangan yang merupakan murid idiologisnya Bung Karno, pasti akan memperjuangkan kemerdekaan untuk rakyat Palestina, " tandasnya.

Hal yang hampir sama diungkapkan Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati terkait siara masyarakat yang menolak kehadiran Timnas Israel yang bertanding di Indonesia dalam ajang Piala Dunia U20. 

"Kalau bicara penolakan, hak dari masyarakat kita sambungkan dengan UUD 1945, bahwa kebebasan hak segala bangsa itu ada kalimatnya. Saya hubungan dengan masyarakat ini hak mereka,  mungkin ada pertimbangan," katanya.

"Saya rasa bukan hanya Sumsel menolak, tetapi provinsi lainnya sudah ada penolakan mengingat soal keamanan dan sebagainya, dan sebagainya itu secara UU hak mereka (Masyarakat), saya tidak bisa mengatakan Sumsel menolak, namun aspirasi masyarakat bagaimana nanti, " tukas Ketua harian DPD Partai Golkar Sumsel ini. (TS/Arif)