Alasan Mantan Cawako Palembang Sarimuda Ajukan Justice Collabolator ke KPK pada Kasus Tipikor PT SMS

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ir H Sarimuda MT yang telah beberapa kali mencalonkan diri sebagai Walikota Palembang, Jambi, Bengkulu, melalui kuasa hukumnya Rizal Syamsul SH dan Patners mengungkapkan alasan mengajukan diri sebagai Justice Collaborator.

Justice Collaborator adalah salah satu tersangka dalam sebuah tindak pidana yang bukan pelaku utama dan dapat bekerjasama membongkar suatu tindak pidana beserta orang-orang yang terlibat.

Sarimuda mengajukan Justice Collaborator setelah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan kasus perkara tindak Pidana Korupsi PT SMS.

”Kami telah mengajukan surat secara resmi kepada Pimpinan KPK RI dengan nomor : 012/SK/RS/III/ 2023 tertanggal 8 Maret 2023 agar klien kami bisa ditetapkan sebagai Justice Collaborator dan Alhamdulilah surat kami sudah diterima oleh sekretariat KPK pada tanggal Kamis 9 Maret 2023 dan klien kami siap bekerjasama dengan KPK untuk mengungkapkan dengan terang benderang dalam kasus ini,” ungkap Rizal yang menangani perkara ini bersama partnernya Mardiansyah SH dan Rudi Arianto SH

Menurut Rizal pihaknya mengajukan ini berdasarkan Laporan Kejadian tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-39/lid.20.00/22/12/2021 tanggal 18 Desember 2021 klien kami sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh penyidik KPK dan sejauh ini kliennya sangat kooperatif dalam proses penyelidikan.

Selain mengajukan diri sebagai Justice Collaborator kliennya juga meminta kepada KPK untuk menyita aset-aset miliknya yang sudah diserahkan kepada PT SMS bentuk dari ganti kerugian Negara

Untuk diketahui Sarimuda yang merupakan Mantan Dirut PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) tahun 2019-2021 , tim penyidik masih melakukan perhitungan yang pasti soal kerugian negaranya.

Dijelaskan Rizal, sejak tanggal 1 Maret hingga 8 Maret 2023 lalu ia bersama rekan-rekannya dipercaya tiap hari intens bertemu dengan Sarimuda membedah kasus, gelar perkara, antisipasi dan segala macam.

"Dari sana Pak Sarimuda kelihatan sudah sangat enjoy, tawakal dan apa adanya. Pada waktu beberapa kali kita ngobrol, diskusi, dia sangat enjoy. Dan dia menerima ini sebagai suatu peristiwa yang harus dilalui selaku mahluk Tuhan. Beliau kepingin masalah ini secepatnya selesai," papar Rizal.

Rizal menyebut, masalah status Sarimuda yang dekat ini masih tahapan terperiksa ini bisa segera tuntas. Selanjutnya Sarimuda ingin hidup tenang bersama keluarga, anak dan cucu.

"Secara lisan beliau mengatakan tidak tertarik lagi terjun ke dunia politik. Dia cuma pingin banyak di rumah, bergaul sama anak cucu. Cuma itu harapannya dan banyak beribadah," terang Rizal.

Terkait pengajuan diri sebagai Justice Collaborator ke KPK RI ini, kata Rizal, agar KPK bisa memberikan kepastian hukum berkaitan dengan status dan progres selanjutnya peningkatan-peningkatan perkara ini dari penyelidikan, penyidikan, tersangka dan seterusnya.

Menurutnya fungsi Justice Collaborator, paling tidak, KPK bisa menggali lebih dalam terhadap peristiwa hukum ini. Melalui Justice Collaborator siap mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya. Jangan sampai Sarimuda dianggap ada upaya menghalang-halangi penyelidikan.

"Justru Pak Sarimuda akan bercerita apa adanya sebagaimana yang diketahuinya berdasarkan fakta dan data," paparnya.

Sarimuda juga telah melayangkan Somasi Terbuka atau teguran hukum kepada Direktur Utama Sriwijaya Mandin Sumsel (SMS) yang menjabat saat ini, Rabu (8/3/2023).

"Berdasarkan bukti-bukti yang ada pada kami dan hasil legal audit dan telaah hukum maka kami menyampaikan somasi terbuka kepada PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel terkait beberapa permasalahan klien kami sangat keberatan," tegas Rizal Syamsul SH salah satu Kuasa Hukum Sarimuda didampingi kuasa hukum lainnya Rudi Arianto SH, Mardiansyah SH.

Hal ini kata Rizal dikarenakan telah dilakukan proses penyelesaian sebelum ditingkatkan proses penyidikan dan atau terbit surat pemberitahuan dimulai penyidikan, yakni adanya surat kesepakatan penyelesaian selisih keuangan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel pada tanggal 30 Mei 2022, antara kliennya selaku mantan Direktur Sriwijaya Mandiri Sumsel dan PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel.

Dijelaskan Rizal, pertama setelah mereka melakukan legal audit maka ditemukan ada beberapa yang mesti yang perlu diklarifikasi oleh PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel terkait adanya transaksi keuangan yang menurut PT. Sriwijaya Mandiri Sumsel tidak sesuai dengan bukti dan dokumen senilai Rp. 14.231.371.685 (empat belas milyar dua ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

Dan konfirmasi piutang PT. Mega Rezeki Indonesia sebesar Rp. 1.480.961.747. (Satu Milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) pihaknya sangat keberatan.

"Keberatan kami yakni dana PT. Adara Persada Sejahtera yakni senilai Rp. 10.060.983.405, (sepuluh milyar enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah) yang dinyatakan tidak sampai," kata Rizal.

Setidaknya perlu adanya konfirmasi ulang terkait dana tersebut karena pihaknya dapat membuktikan bahwa adanya pembayaran tranfer melalui PT. Multi Technik Mandiri Perkasa senilai Rp. 1.571.114.000 (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah) Bank BCA. pada tanggal 3 april 2022.

Ketika hal ini dikonfirmasi, Sekretaris PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS) M Andrei Utama AT membenarkan pihaknya telah menerima somasi tersebut, hanya saja masih belum berkomentar banyak.

"Kita sudah menerima somasi itu dan belum bisa memberikan komentar dulu," kata pria yang akrab disapa Rei Oetama.
Seperti diketahui Sarimuda merupakan politisi yang tak asing bagi masyarakat kota Palembang. Pria kelahiran Tebing Tinggi, Empat Lawang, 8 Maret 1957 ini telah tiga kali mencalonkan diri sebagai walikota Palembang.

Sarimuda terakhir menjabat sebagai Direktur PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS). Dia ditetapkan sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan daerah itu pada 2019 lalu.

Sarimuda mengawali karier sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) pada awal tahun 1980-an. Kariernya terus menanjak hingga memberanikan diri memasuki dunia politik.

Staf Subdin Bina Marga PU Tingkat 1 Jambi (1983), Asisten/Koordinator Proyek jalan jembatan Provinsi Jambi (1984), Pembagpro Rehab/Pemeliharaan jalan Jambi Batas Sumsel (1989).

Kemudian menjabat Kepala Dinas PU Kodya Jambi (1989), Pembagpro Arteri Kota Jambi (1991), Kasi Perencanaan Subdin Bina Marga Dinas PU TK.I Jambi (1993).

Lalu menjabat Kasi Bintek Jembatan Pelaksana Wil.Bar Ditjen Bina Marga (1993), Kasi Sumsel Dit.Pelak.Wil.Bar Ditjen Bina Marga (1995)

Kasubdin Cipta Karya Dinas PU Bengkulu (1997), Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu (2000), Bapedalda Sumsel (2004), Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel.

Sarimuda di organisasi sebagai Ketua Umum Forum Amal Kemanusiaan (FAKEM) Palembang Darussalam. Sebelumnya, organisasi sosial ini bernama Forum Amal Kematian.

Dapatkan berita terkait dan menarik lainnya dengan mengklik Google News