Berita Prabumulih

Tak Lolos Seleksi PPPK Tahun 2022, Sejumlah Nakes di Prabumulih Mengadu ke Dewan Sambil Nangis

Mereka menuding dan mengadukan adanya dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK tenaga kesehatan di Pemkot Prabumulih beberapa waktu lalu.

Editor: Ahmad Farozi
edison/ts
Tak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022, sejumlah tenaga kesehatan di Prabumulih mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (18/1/2023). Sambil menangis, mereka mengadukan nasib ke dewan karena telah gagal dalam seleksi penerimaan PPPK tenaga kesahatan (Nakes) tahun 2022 

SRIPOKU.COM, PRABUMULIH - Tak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2022, sejumlah tenaga kesehatan di Prabumulih mendatangi gedung DPRD setempat, Rabu (18/1/2023).

Sambil menangis, mereka mengadukan nasib ke dewan karena telah gagal dalam seleksi penerimaan PPPK tenaga kesahatan (Nakes) tahun 2022

Mereka menuding dan mengadukan adanya dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK tenaga kesehatan di Pemkot Prabumulih beberapa waktu lalu.

Para nakes juga mengeluhkan terkait nilai afirmasi yang menurut mereka sangat memberatkan, terlebih mereka bertugas di Puskesmas.

"Nilai kami besar dan lulus di CAT, kami sudah tugas di puskesmas selama 9 tahun. Tapi karena daftar di Puskesmas jadi nilai afirmasi kecil, kami mempertanyakan afirmasi ini," keluh para nakes dengan berurai air mata dihadapan dewan.

Kedatangan para nakes itu disambut Wakil Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Ahmad Palo didampingi H Mat Amin dan Zainudin.

"Jadi hari ini kita kedatangan 9 perwakilan dari Puskesmas, mereka mempertanyakan sejauh mana Pengumuman tahap 1 kemarin ditindaklanjuti ke tahap 2," kata Palo.

"Kemudian mereka juga menyampaikan dugaan indikasi ada beberapa yang diluar prosedur," ungkap Palo

Terkait dugaan kecurangan yang disampaikan para nakes tersebut, yakni ada peserta yang belum memenuhi syarat tapi lolos tahap 1.

"Kami meminta data yang valid untuk nantinya diklarifikasi bersama dengan BKPSDM," lanjutnya.

Dikatakan, perwakilan nakes itu juga mempertanyakan afirmasi yang diberikan oleh tim seleksi dan diduga adanya kecurangan.

"Terkait hal ini tentu memang untuk PPPK itu ada kriteria dan syarat yang dikeluarkan BKN yang harus diikuti sehingga ini yang harus kita lihat dulu," katanya.

"Apakah ada indikasi seperti yang disampaikan atau tidak tentu kita harus duduk bersama dulu," tuturnya.

Disebutkan, DPRD Prabumulih akan mengundang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kesehatan dan pihak RSUD terkait permasalahan tersebut.

"Kita sudah konfirmasi ke BKPSdM tadi tapi mereka sedang di BKN mengurus permasalahan penerimaan PPPK," katanya.

"Kami DPRD Prabumulih sangat berharap seleksi dan penerimaan PPPK berjalan dengan bersih, mereka yang memiliki hak untuk diterima ya mereka harus diterima," harapnya. (edison/ts)

Sumber: Sriwijaya Post
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved