Berita Muaraenim
DRPD Muaraenim Tuding Eksekutif Lalai, Raperda Pembentukan Desa Ujan Mas Ulu Ditunda
Pihak DPRD Muara Enim menilai, belum dimasukkannya kode desa dalam Perda diduga akibat kelalaian eksekutif.
Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Ahmad Farozi
lihat foto
Ditegaskan, DPRD Kabupaten Muara Enim tidak pernah menolak pembahasan Raperda dalam bentuk apa pun.
Tetapi karena undang-undang mengamanahkan setiap Perda itu harus izin dari Mendagri. Karena pemimpin di Muara Enim bukan pemimpin yang defenitif.
Untuk itu, dirinya berharap untuk menjamin kepastian hukum supaya agenda Pemkab Muara Enim tidak berlarut-larut seperti ini.
Sebab preseden buruk yang serupa pernah terjadi. Dimana amanah omnibus law untuk menuntaskan TKA dan PPG sudah di Banmuskan dan dijadwalkan diparipurna.
Ternyata, ditarik sepihak oleh eksekutif karena belum turunnya izin dari Kementerian Dalam Negeri.
"Ini bukan kali pertama, izin tanpa lewat surat melainkan lewat telpon. Ini sudah merupakan tidak akuntabelnya yang dilakukan oleh eksekutif," katanya.
Terpisah, Pj Sekda Muara Enim H Riswandar mengatakan, sebenarnya bukan masalah. Pihaknya sudah memproses dari awal dan sampai ke Mendagri.
"Kebetulan belum turun, karena beliau (Mendagri) di luar Negeri. Kalau hari ini dikirim PDF-nya selesai, itu sudah dimeja beliau dan sudah diparaf seluruh stafnya,” jelasnya.
