Berita Palembang

Pledoi AKBP Dalizon, Ngaku hanya Nikmati Rp 2,5 Miliar Uang Suap

Terdakwa kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 10 miliar, AKBP Dalizon kembali menjalani persidangan.

Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM/Chairul Nisyah
Terdakwa kasus dugaan gratifiksi fee proyek pada Dinas PUPR Muba 2019, AKBP Dalizon kembali jalani persidangan. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - AKBP Dalizon mengaku hanya menikmati uang suap sebesar Rp 2,5 miliar dari total Rp 10 miliar yang ia terima. 

Pengakuan AKBP Dalizon itu ia sampaikan melalui pledoi pada sidang yang digelar secara virtual dihadapan majelis hakim Mangapul Manalu SH MH di Pengadilan Tipikor Palembang, Rabu (5/10/2022).

Pada sidang, terdakwa AKBP Dalizon sepenuhnya menyerahkan pembacaan nota pembelaan oleh tim kuasa hukumnya, sehingga secara pribadi Dalizon tidak lagi menyampaikan pembelaannya dihadapan majelis hakim.

Dalam nota pembelaan yang dibacakan bergantian oleh kuasa hukum terdakwa Dalizon menyebutkan, bahwa pihaknya keberatan atas dakwaan serta tuntutan JPU, yang dinilai tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan.

"Kami tidak sependapat jika klien kami Dalizon disebut melakukan pemerasan pada Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori pada saat penanganan perkara. Melainkan pihak PUPR Muba lah yang saat itu meminta bantuan pada pihak kepolisian," ujar Kuasa Hukum terdakwa Dalizon dalam sidang.

Selain itu, menurut kuasa hukum terdakwa, Dalizon tidak sendirian menerima uang sebesar Rp 10 miliar melainkan ada pihak-pihak lain, yang juga menerima bagian dari uang tersebut

"Yang mana dalam fakta persidangan sebelum-sebelumnya, klien kami telah menjelaskan secara terbuka dan jujur, jika uang tersebut juga diberikan olehnya pada atasan dan bawahannya yang pada sidang sebelumnya disebutkan nama secara jelas," jelasnya.

Oleh karena itu, melalui kuasa hukumnya, Dalizon meminta agar nama-nama yang turut menerima aliran uang dari Rp 10 miliar itu, dapat ikut diproses secara hukum.

"Sehingga kami memohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan sejumlah nama termasuk pihak dinas PUPR diperintahkan untuk segera diproses secara hukum," tegasnya.

Masih dikesempatan sama, kuasa hukum Dalizon, Anwarsyah Tarigan SH menyatakan, tidak sependapat dengan tuntutan pidana tambahan, berupa uang pengganti yang dijatuhkan pada kliennya.

"Karena berdasarkan fakta sidang, uang yang diterima oleh terdakwa bukanlah uang negara, melainkan uang yang dipinjam dari sejumlah kontraktor, oleh Dinas PUPR Muba saat itu," jelasnya.

"Jadi tidak adil jika JPU meminta klien kami membayar uang sebesar 10 miliar rupiah sendirian, mengingat klien kami hanya menikamati uang tersebut sebesar 2,5 miliar. Untuk itu klien kami sudah mengakui kesalahannya, dan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan masalah ini dengan hati nuraninya," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Kejagung RI Syamsul Bahri Siregar SH, menyatakan terdakwa AKBP Dalizon terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Tipikor.

Menuntut terdakwa dengan hukuma pidana 4 tahun penjara, denda Rp. 250.000.000, dengan subsider 6 bulan kurungan.

Serta mewajibkan terdakwa membayar uang penganti sebear 10 miliar rupiah.

Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar maka harta benda dapat disita, namun apabila nilainya tidak mencukupi diganti dengan pidana tambahan selama 2 tahun penjara.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved