Kepala BPN Palembang Ditangkap
Kepala BPN Palembang Norman Subowo Ditangkap, Pernah Sebut Ada 50 Kasus di Palembang dalam Sebulan
Kepala BPN Kota Palembang, Norman Subowo pernah berkata dalam sebulan ada 50 kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Palembang.
Penulis: Muhammad Naufal Falah | Editor: Sudarwan
lihat foto
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala BPN Palembang Norman Subowo pernah mengatakan dalam sebulan ada 50 kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kota Palembang.
Hal itu diungkap Kepala BPN Palembang Norman Subowo saat peresmian program podcast Kelakar Tuan Takur, 23 Mei 2021 lalu.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala BPN Palembang Norman Subowo ditangkap Polda Metro Jaya, Jumat (15/7/2022) dini hari.
Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota Palembang, Norman Subowo ditangkap Polda Metro Jaya, terkait kasus dugaan mafia tanah di BPN Kabupaten Bekasi tahun 2016-2017 lalu.
Namun sebelum itu, Norman Subowo pernah tampil ke publik pada saat penayangan pertama program podcast 'Kelakar Tuan Takur' yang tayang di kanal YouTube Kasie ATR/BPN Kota Palembang.
Rilis pada 24 Mei 2021 lalu, program itu diresmikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN saat itu, Surya Tjandra dan dipandu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Pelopor.
Norman Subowo sendiri menjelaskan alasan pembuatan podcast itu kepada Surya Tjandra.
Bagi Norman Subowo, podcast ini cara BPN Kota Palembang berkomunikasi lebih efektif dengan masyarakat Kota Palembang.
"Memang ini sudah cita-cita. Dulu awalnya sebetulnya bagaimana sih Pak kita bisa mendekatkan atau berkomunikasi yang efektif kepada masyarakat Kota Palembang khususnya," ujar Norman Subowo.
Dia pun berdiskusi dengan Pelopor serta pegawai Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palembang untuk mengeluarkan ide kreatif mendekatkan diri dengan masyarakat.
"Saya juga enggak nyangka ide kreatif itu langsung (dimulai) dengan podcast yang menurut pengamatan saya harus orang yang punya wawasan yang baik tentang pertanahan," ujarnya.
Menurutnya ada dua tujuan pembuatan podcast itu, pertama pelayanan kepada masyarakat, dan kedua, penyelesaian masalah pertanahan yang juga terjadi di Kota Palembang.
"Memang kita tahu sendiri, Kota Palembang sama seperti kantor-kantor lain (kasus pertanahannya) cukup tinggi," ungkapnya.
"Terbukti betapa banyaknya permintaan dari aparat hukum yang datang, keterangan (dari warga yang melapor). Sebulan bisa 50 (kasus)," sambungnya.
Baca berita lain Sripoku.com dengan mengklik Google News
