Berita Palembang

PT Pelindo Regional 2 Palembang Jalin Kerja Sama dengan Kejati Sumsel

Pelindo Regional 2 Palembang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumatera Selatan

Editor: Odi Aria
Handout
PT Pelindo Regional 2 Palembang Jalin Kerja Sama dengan Kejati Sumsel, Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo Regional 2 Palembang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Sumatera Selatan tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negera di kantor Pelindo, Selasa (14/6/2022). 

General Manager Pelindo Regional 2 Palembang, Imam Rahmiyadi mengatakan MoU ini bagian dari ikhtiar mengembangkan pelabuhan secara on the track agar bisa juga memberikan perlindungan untuk mengambil kembali aset yang dikuasai secara ilegal. 

Imam juga mengatakan bantuan hukum yang diberikan ini nyata dan membawa dampak positif seperti usaha pengembangan pelabuhan Sungai Lais. 

Tadinya usaha mengembangkan pelabuhan Sungai Lais cukup sulit karena kurangnya pemahaman  warga mengenai hukum atau aturan resminya. 

Kejati membantu memberikan awareness pada masyarakat untuk pengembangan pelabuhan Sungai Lais dengan baik dan tidak sampai melakukan kekerasan. 

Harapannya ke depan kerjasama yang baik ini ditingkatkan untuk pengembangan dan pembangunan Pelindo ke depannya berjalan on the track juga mengantisipasi sengketa dan pihak eksternal. 

Sementara itu Plt Kepala Kejati Sumsel Naim mengatakan ada lima fungsi Kejati sebagai pengacara negara namun fungsinya yang paling banyak dimanfaatkan yakni memberikan bantuan hukum, pendampingan dan pertimbangan hukum. 

Meski tiga fungsi itu bisa dimanfaatkan namun Kejati tidak akan bisa bergerak memberikan bantuan jika tidak diminta atau diberi kuasa. 

Dimulai dari permohonan atau kuasa, Kejati tidak bisa bertindak karena fungsi kami sebagai pengacara tidak bisa berbuat atau memberi pendampingan jika tidak diminta. 

Naim mengatakan Pelindo bisa minta bantuan Kejati karena sama-sama lembaga di bawah pemerintahan yang memiliki tujuan yang sama mendukung kemajuan pemerintah. 

Misalnya saja bantuan itu ada kebijakan terkait pemusnahan aset, mungkin bisa minta pendapat, barangkali berdasarkan aturan direksi memerlukan pertimbangan hukum.

Barangkali ada peraturan direksi yang penerapannya sulit diterapkan di Palembang sehingga bisa diminta pendapat dan pertimbangannya bagaimana menerapkannya. 

"Terimakasih tetap memilih kami dan mempercayakan meminta pendampingan bantuan hukum dan pertimbangan hukum pada kami selama ini dan kini kembali terjalin lagi," ujar Naim.

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved