'Indonesia Bukan Republik Pisang' Pernah di PHP 2 Tahun Lalu, Luhut Marah Tolak Didikte Tesla

SRIPOKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, Tesla berniat untuk berinvestasi di Indonesia.

Menurut Luhut produsen mobil listrik asal AS tersebut menyampaikan minat untuk kembali masuk ke Indonesia setelah sebelumnya batal.

Luhut pun sempat menegaskan niatan perusahaan milik Elon Musk itu dua tahun lalu juga sudah menyampaikan niatnya untuk mengembangkan lithium di Indonesia.

Namun rencanan itu batal karena perusahaan itu dinilai terlalu banyak mendikte.

"Saya bilang, 'Hey Anda itu dua tahun yang lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai'. Anda... semua mau mendikte, saya bilang, 'Hey you cannot do this. Today is different. Kita harus sama'," kata Luhut berusaha menirukan ultimatumnya ke pihak Tesla melalui sambungan telepon.

"Saya bilang, 'Kamu nggak bisa begitu lagi. This country is not banana republic! This country is a great country!" sambung Luhut dalam ceritanya.

Banana republic atau republik pisang sendiri merupakan julukan untuk beberapa negara Amerika Latin di masa lalu yang ekonominya miskin akibat kondisi ekonomi dan politik tidak stabil lantaran sering dilanda perebutan kekuasaan.

Karena carut marutnya ekonomi ini, banyak negara Amerika Latin hanya mengandalkan ekspor pisang ke Amerika Serikat. Selain itu, banyak korporasi besar asal AS ikut mendikte penguasa lokal demi keuntungan ekonomi.

Indonesia, kata Luhut, bukan negara republik pisang yang mau didikte perusahaan AS.

Indonesia bahkan sudah memiliki kesepakatan bisnis dengan perusahaan baterai kendaraan listrik asal China dan Korea Selatan, yaitu CATL dan LG.

Keduanya diklaim memegang hampir 55 persen pasar baterai lithium dunia.

Kerja sama dengan kedua perusahaan itu diyakini akan membuat Indonesia menjadi pemain global baterai lithium.

Terlebih pada tahun 2024, Indonesia ditargetkan akan mulai memproduksi lithium baterai.

Luhut mengingatkan jika Tesla ingin masuk, maka perusahaan itu harus menuruti syarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Hal itu, lanjut Luhut, juga diterapkannya kepada investor lain, termasuk China.