GERAM! Jokowi Minta Erick Thohir Ganti Dirut BUMN yang Banyak Impor Barang & Ancam Reshuffle Menteri
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa
SRIPOKU. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut (direktur utama) yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
Selain itu Jokowi juga mengancam akan mengganti (me-reshuffle) menteri yang melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
Bahkan Jokowi menyebut satu nama kementerian.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi geram dan jengkel dengan banyaknya produk impor dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN.
Saking geramnya Jokowi bahkan mengancam akan me-reshuffle (rombak) menteri bila ke depannya masih banyak melakukan impor untuk pengadaan barang dan jasa di kementeriannya.
"Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Presiden meminta Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi pengadaan barang dan jasa, dan melaporkan secara harian kepadanya.
Menurut Presiden akan ada konsekuensi termasuk bagi Pemda apabila banyak melakukan impor.
"Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menkeu, udahlah. Kalau ada yang gak semangat potong DAK-nya (dana alokasi khusus). Setuju? Setujunya gak semangat? Kelihatannya sudah pada ngeri semua, nanti saya patok betul nanti, DAUnya (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat pada apa yang kita sepakati pada hari ini," kata Jokowi.
Termasuk, kata Presiden, konsekuensi bagi BUMN.
Ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Dirut yang banyak melakukan impor di perusahaannya.
"BUMN, saya sampaikan ke menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita?" katanya.
Selain itu Presiden juga meminta Jaksa Agung St Burhanuddin untuk mengawasi market place agar tidak ada barang impor yang dicap barang buatan dalam negeri.
Presiden menemukan adanya barang impor yang dilabeli produk dalam negeri.
"Karena sering di market place juga ada yang namanya agregator, ngecapin-ngecapin. Jangan pikir kita gak ngerti, saya sudah peringatkan 2 kali, ada perusahaan teknologi nih tidak masuk, besok hilang. Saya gak mau ini besok hilang," katanya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/palembang/foto/bank/originals/karlels.jpg)