Samakan Azan dengan Gonggongan Anjing, Panglima Santri 'Tausyiahi' Menteri Agama : Tak Elok

"Tetapi justru pro kontranya itu yang bikin gaduh dan ramai," ujar Pak Uu.

Menurut Pak Uu, pihak Kemenag seyogianya melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk berdiskusi sebelum membuat aturan.

Dengan demikian, aturan akan lebih mudah diterapkan dan ditaati meski surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum.

"Paling tidak, ada komunikasi dulu dengan tokoh agama atau pemuka masyarakat lainnya."

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

"Jangan tiba-tiba terbit surat edaran. Masyarakat banyak yang bertanya pada saya," ujar Pak Uu.

Kendati secara hierarki surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum, kata Pak Uu, masyarakat banyak yang resah dengan hal semacam itu.

Pak Uu menyarankan Kemenag lebih menitikberatkan penyusunan aturan terkait pemanfaatan masjid dan musala menjelang Ramadan, tapi disesuaikan dengan kondisi perkembangan pandemi Covid-19.

Menurutnya, langkah tersebut lebih bijak dilakukan di negara dengan penduduk mayoritas muslim ini.

Kendati demikian, Pak Uu, yang juga Wakil Gubernur Jabar ini, menyatakan siap mengikuti aturan surat edaran tersebut, sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Saya selaku perintah akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat karena kami merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat," kata Pak Uu. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id