Lubuklinggau bukan Kota Kaya, Walikota Tinjau Ulang Universal Health Coverage dengan BPJS Kesehatan

Pemkot Lubuklinggau tinjau ulang UHC dengan BPJS Kesehatan terkait anggaran.

Editor: Refly Permana
SRIPOKU.COM / Abdul Hafiz
Walikota Lubuklinggau Drs. H. SN Prana Putra Sohe, M.M 

Penulis: Eko

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Mulai Febuari 2022 ini pemerintah Kota Lubuklinggau memutuskan berhenti berlangganan Universal Health Coverage (UHC) dengan BPJS Kesehatan.

Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra menyampaikan alasan meninjau ulang kerjasama UHC dengan BPJS Kesehatan karena terkendala masalah anggaran.

"Januari kemarin masih UHC, sementara terhitung Februari ini kita hanya menyikapi 4.043 warga saja, tidak menyikapi semuanya lagi," ungkap Nanan pada wartawan, Jumat (11/2/2022).

Nanan mengungkapkan, saat ini keuangan Pemkot Lubuklinggau sangat terbatas, beberapa waktu seluruh OPD di Kota Lubuklinggau melakukan paparan dan merasionalisasikan  rencana penggunaan anggaran di masing-masing OPD.

"Untuk UHC itu secara keseluruhan kita butuh dana Rp 29 Miliar, untuk Kota Lubuklinggau anggaran ini sangat besar, karena Lubuklinggau tidak punya sektor penopang lainnya," ujarnya.

Belum lagi anggaran untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) besarnya mencapai Rp 16 Miliar, semua anggarannya ternyata dibebankan kepada daerah bukan dari pemerintah pusat.

"Jadi duit kita (Kota Lubuklinggau) sudah tersedot Rp 16 Miliar, bila ditambah UHC Rp 29 Miliar, habis, padahal pak presiden sudah menjamin, masyarakat tidak mampu sudah dijamin oleh presiden, khususnya PKH dengan program KIS, gubernur juga punya program," ungkapnya.

Nanan pun berharap, kedepan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bisa bersinergi, untuk itu jangan dibebankan kepada daerah untuk UHC semuanya.

"Sekarang kita sistemnya kalau ada yang sakit baru kita klaim, harapannya juga data itu setelah daftar jangan sebulan baru di update, kalau bisa kita minta seminggu paling lama, masak orang sakit nunggu sebulan dulu baru ditangani," ujarnya.

Nanan menambahkan, Lubuklinggau bukan wilayah yang kaya yang bisa melakukan subsidi silang, Lubuklinggau anggarannya sangat terbatas, sakit tidak sakit mesti harus bayar, dan juga dipastikan orang yang kaya juga tidak pakai BPJS.

"Saya sendiri juga pakai asuransi saya sendiri, orang-orang kaya di Linggau ini juga tidak pakai, jadi subsidi silang itu bisa dipakai oleh kota atau kabupaten yang mampu, kalau bisa untuk APBD diatas Rp 1 Triliunan, kalau dibawah seperti Linggau jangan," ungkapnya.

Sumber: Tribun Sumsel
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved