"INI Bukan Zaman Orba,"ANALIS Politik Sebut Puan Maharani tak Berbobot Curhat Tak Disambut Gubernur
Curhatan Ketua DPR RI, Puan Maharani, soal gubernur yang tak menyambutnya, menuai kritik.
SRIPOKU.COM, JAKARTA--Curhatan Ketua DPR RI, Puan Maharani, soal gubernur yang tak menyambutnya, menuai kritik.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai curhatan Puan terkesan sentimentil dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Pasalnya, apa yang disampaikan Puan tak cukup berbobot untuk disampaikan ke publik.
Peneliti Formappi, Lucius Karus, menilai seharusnya Puan sebagai wakil rakyat, lebih banyak berbicara soal publik.
"Karena di samping informasinya serba enggak jelas, juga karena bobot informasinya sendiri tidak cukup penting untuk dijadikan isu publik."
"Sebagai Ketua DPR, Puan mestinya lebih banyak berbicara tentang persoalan publik," kata dia dalam pesan yang diterima Tribunnews, Jumat (11/2/2022).
Lebih lanjut, Lucius menyebut Puan seharusnya menyuarakan suara rakyat dibanding curhat masalah pribadinya.
Terlebih, status kunjungan kerja Puan ke Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (9/2/2022), dinilai Lucius tak jelas.
Apakah sebagai Ketua DPR RI atau Ketua DPP PDIP.
Lucius menambahkan, tak ada urgensi bagi gubernur untuk menyambut Puan jika putri Megawati ini datang kunjungan kerja sebagai pimpinan partai.
Begitu juga jika Puan berkunjung sebagai wakil rakyat ke daerah pemilihannya.
Lucius menilai tak ada keterkaitan antara kedatangan Puan dengan disambut kepala daerah.
"Begitu juga kalau kunjungannya sebagai wakil rakyat ke dapil, ya enggak ada relevansinya disambut oleh kepala daerah."
"Jadi curhatan Puan itu enggak jelas. Cuma mau terlihat seolah-olah jadi korban dari arogansi gubernur tertentu saja," pungkasnya.
PKS Sarankan Puan Bersikap Santai
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, juga turut menanggapi curhatan Puan Maharani.
Menurutnya, kepala daerah sebaiknya fokus pada tugas pokok dan fungsi melayani rakyat.
Mardani pun menilai bukan masalah besar jika kepala daerah tak menyambut elite partai.
"Tupoksi kepala daerah yang utama memang melayani rakyat, bukan elite."
"Jika tidak menyambut karena ada acara dengan rakyat, tidak masalah," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Kamis (10/2/2022).
Lebih lanjut, Mardani menyarankan agar Puan bisa bersikap lebih santai menghadapi situasi tak hadirnya kepala daerah yang dimaksud.
Lantaran, hubungan pemerintah pusat dan daerah tak sekaku zaman dulu.
"Cool saja untuk Mbak Puan, karena memang era sekarang, hubungan pusat dengan daerah tidak sekaku dulu. Khususnya, zaman Orde Baru," jelasnya.
Meski begitu, Mardani juga menyinggung soal etika.
Ia berpendapat penyambutan pejabat pusat saat datang ke daerah berkaitan dengan etika.
Mardani mengatakan Puan termasuk pejabat negara karena statusnya sebagai Ketua DPR RI.
"Jadi, bagian dari etika jika Ketua DPR hadir disambut dan jadikan ajang menjelaskan kondisi daerah bersangkutan," tandasnya.
Sebelumnya, Puan sempat menceritakan soal adanya gubernur yang tak menyambut dirinya saat berkunjung ke daerah.
Bahkan, ujar Puan, gubernur lain yang menyambut dan mengurusi kedatangannya.
Karena itu, Puan mengaku bertanya-tanya mengapa ada kepala daerah yang bersikap sedemikian rupa.
"Kenapa saya datang ke Sulawesi Utara itu tiga pilar bisa jalan, jemput saya, ngurusin saya, secara positif ya."
"Kenapa saya punya gubernur kok nggak bisa kaya begitu, justru yang ngurusin saya gubernur lain," kisah Puan dalam rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Luwansa Hotel, Manado, Sulawesi Utara pada Rabu (9/2/2022), dikutip dari Kompas.com.
"Kenapa gitu loh, ini kan jadi pertanyaan."
"Kok bisa gitu, saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah ada menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23," tambahnya.
Lebih lanjut, Puan merasa heran saat tahu ada kepala daerah yang tak bangga saat dirinya berkunjung ke daerah.
Terkait hal itu, dirinya pun mengaku merasa kesal.
"Ke daerah ketemu kepala daerah, kepala daerahnya tidak bangga ya kepada saya, kayak males-malesan. Bikin kesal," ujarnya.
Seperti diketahui, Puan berkunjung ke Kota Manado, Bitung, dan Minahasa Utara pada Rabu dan Kamis (10/2/2022) dalam rangka kunjungan kerja.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Reza Deni, Kompas.com/Skivo Marcelino Mandey/Nicholas Ryan Aditya)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com