Breaking News:

Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya

Saksi Ahli Sebut Mukti Sulaiman Seharusnya Tak Bersalah Dalam Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya

Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi,kembali jalani persidangan.

Editor: Refly Permana
sripoku.com/nisyah
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi,kembali jalani persidangan. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Mukti Sulaiman dan Ahmad Nasuhi,kembali jalani persidangan.

Sidang digelar secara tatap muka diketuai oleh hakim Abdul Azis SH MH di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Jumat (26/11/2021).

Pada sidang kali ini, Mukti Sulaiaman menghadirkan dua saksi ahli dalam persidangan untuk memberikan pendapatnya dihadapan majelis hakim.

Ahli yang dihadirkan di persidangan yakni, Ahli Administrasi Negara dan Perundang-undangan Dr Bahrul Ilmi Yakup SH MH, dan Ahli Pidana dari Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Dr Mahmud Mulyadi SH MH.

Kedua ahli dihadirkan di persidangan dimintai pendapat sesuai keahliannya masing-masing.

Terutama mengenai unsur delik hukum pidana serta hak dan kewenangan terdakwa Mukti Sulaiman selaku mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah hingga menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Ditemui pada saat skorsing sidang, Bahrul Ilmi Yakub ahli hukum administrasi negara mengatakan dirinya ditanya oleh majelis hakim mengenai pertanggung jawab kewenangan terdakwa Mukti Sulaiman sebagai sekda Sumsel saat itu.

Menurutnya, selaku ahli pihaknya memandang perkara ini melalui kacamata subjektif keilmuan.

"Kalau perkara ini dibawa ke ranah pidana, rasanya kurang tepat. Karena pada unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan penuntut itu ada pada kesalahan administrasi saja.

Artinya ruang lingkup pidana tidak terpenuhi," ujar Bahrul pada awak media, Jum'at (26/11/2021).

Disinggung mengenai apakah ada kekeliruan dari pihak JPU dalam menetapkan perkara ini sebagai perkara tindak pidana korupsi, Bahrul menjawab bukan kapasitas dirinya untuk mengatakan JPU telah keliru.

"Artinya, sejauh keilmuan saya dan itu menurut peraturan perundang-undangan, saya melihat posisi terdakwa Mukti Sulaiman tidak bersalah," ujarnya.

Menurut saksi Bahrul, terdakwa Mukti Sulaiman tidak menyalahgunakan kewenangannya dan terdakwa tidak melebihi batas diluar kewenangannya sebagai Sekda dikala itu.

"Dari itulah, dari sisi keilmuan saya selaku ahli administrasi negara menilai perbuatan terdakwa Mukti Sulaiman secara tegas tidak melawan hukum,"jelasnya.

Hingga berita jni diterbitkan sidang masih terus berlangsung.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved