Breaking News:

Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya

Pihak Mukti Sulaiman Kini Optimis Bebas, Sidang Dugaan Korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang

Dua ahli dihadirkan sebagai saksi oleh pihak terdakwa Mukti Sulaiaman dalam sidang kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya.

Editor: Refly Permana
sripoku.com/nisyah
Tim kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiaman, Iswadi Idris SH MH saat diwawancarai awak media di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Jum'at (26/11/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Dua ahli dihadirkan sebagai saksi oleh pihak terdakwa Mukti Sulaiaman dalam sidang kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya, Jumat (26/11/2021).

Dua ahli yang dihadirkan, yakni Ahli Administrasi Negara dan Perundang-undangan Dr Bahrul Ilmi Yakup SH MH, dan Ahli Pidana dari Universitas Sumatera Utara (USU) yakni Dr Mahmud Mulyadi SH MH.

Yang mana pada keterangannya, saksi Bahrul Ilmi Yakup selaku Ahli Administrasi Negara dan Perundang-undangan, mengatakan jika terdakwa Mukti Sulaiman tidak bersalah dalam menjalankan jabatannya sebagai Sekda Pemprov Sumsel saat itu.

"Kalau perkara ini dibawa keranah pidana rasanya kurang tepat. Karena pada unsur melawan hukum sebagaimana dakwaan penuntut itu ada pada kesalahan administrasi saja. Artinya ruang lingkup pidana tidak terpenuhi," ujar saksi Bahrul pada awak media, Jumat (26/11/2021).

Disinggung mengenai apakah ada kekeliruan dari pihak JPU dalam menetapkan perkara ini sebagai perkara tindak pidana korupsi, Bahrul menjawab bukan kapasitas dirinya untuk mengatakan JPU telah keliru.

"Artinya sejauh keilmuan saya dan itu menurut peraturan perundang-undangan, saya melihat posisi terdakwa Mukti Sulaiman tidak bersalah," ujarnya.

Sementara itu, dikonfirmasi pada kuasa hukum terdakwa Mukti Sulaiman, Iswadi Idris SH MH mengatakan jika pihaknya pada sidang kali ini mengahadirkan 2 saksi, untuk memberikan pendapat terkait delik perkara yang menjerat kliennya.

"Hari ini sengaja kami hadirkan dua ahli sebagai saksi di persidangan. Kita hadirkan untuk menilai delik perkara berdasarkan dakwaan JPU," ujar Iswadi, Jum'at (26/11/2021).

Menurut Iswadi pada perkara ini terdakwa Mukti Sulaiaman sebagaimana dakwaan JPU adalah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005, Permendagri nomor 13 tahun 2006.

"Kami ingin mendengar pendapat ahli dipersidangan terkait peraturan perundangan-undangan, apakah benar dakwaan dapat menjadi acuan dalam mempidanakan seseorang dalam hal ini klien kami," jelas Iswadi.

Iswadi mengatakan bahwa dalam keterangan ahli Administrasi Negara tadi menjelaskan dalam peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi, terkait teknis cara kerja, sehingga apapun yang dilanggar dalam peraturan tersebut adalah hanya pelanggaran administrasi saja.

"Sehingga unsur perbuatan melanggar hukum atau menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dakwan JPU, itu ahli menilai tidak terpenuhi," jelasnya.

Dirnya menilai kliennya tidak tepat jika dijerat melanggar Pasal-Pasal sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel dan berharap keterangan ahli yang dihadirkan tersebut dapat menjadi pertimbangan majelis hakim Tipikor PN Palembang.

"Kami tetap berkeyakinan apa yang telah didakwakan oleh penuntut umum tersebut kepada klien kami adalah tidak tepat, karena tidak mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan. Kami optimis pak Mukti dapat bebas," tandasnya. 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved