Profil Hotman Paris Hutapea, Anak Desa yang Sukse Jadi Pengacara Bertarif 12 Juta Dolar Amerika

SRIPOKU.COM - Pengacara kondang Hotman Paris baru saja genap berusia 62 tahun pada Rabu, 20 Oktober 2021.

Pada hari pertambahan usianya itu, Hotman Paris mendapatkan berbagai hadiah mewah dari anggota kekuarganya.

Pemberian aneka hadiah dengan harga yang tak murah itu kian menempatkan sosok Hotman di jajaran pengacara penyuka barang bermerk.

Hotman Paris memiliki nama lengkap Hotman Paris Hutapea.

Dilahirkan di desa bernama Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada 20 Oktober 1959, siapa menyangka kini Hotman menjadi pengacara yang diperhitungkan di Jakarta.

Ayahanya, Binahar Hutapea, merupakan pengusaha mobil dan sang ibu, Rusmina Tiobinur Boru Simanjuntak, ibu rumah tangga yang memastikan Hotman dan sembilan saudaranya mendapatkan kehidupan pendidikan yang baik.

Sebagai anak daerah yang jauh dari ibukota Sumatra Utara, Hotman bisa setara dengan anak-anak dari kota lainnya.

Hal tersebut dibuktikan dengan bisa menjadi pegawai Bank Indonesia pada tahun 1982.

Dari segi pendidikan pun Hotman menjalani pendidikan di universitas terbaik yaitu di Strata Satu (S1) Universitas Katolik Parahyangan (1981), S2 Universitas Teknologi Sydney, S2 Universitas Gadjah Mada dan S3 Universitas Padjadjaran.

Berkarier di bidang hukum, Hotman juga pernah bergabung di dua firma hukum kenamaan yaitu O.C. Kaligis dan Adnan Buyung Nasution.

Pada tahun 1983, Hotman bekerja di firma hukum perusahaan internasional, Makarim & Taira S.

Selanjutnya, pada rentang 1987-1998, dia melakukan beberapa pekerjaan untuk afiliasi firma Australia, Freehill, Hollingdale & Page.

Kemudian, pada tahun 1998, Hotman menentang pengacara asing di Indonesia dan memilih meninggalkan Makarim & Taira S untuk mendirikan perusahaannya sendiri, Hotman Paris Hutapea & Partners pada tahun 1999.

Perusahaannya itu berfokus pada litigasi keuangan internasional dan penyelesaian sengketa.

Hotman menjadi terkenal karena membantu konglomerat Indonesia menghapus hutang luar negeri, seringkali dengan alasan pengaturan awal mereka ilegal menurut hukum Indonesia