Izin Bertele-tele, Jokowi Sentil PLN : Ada yang 7 Tahun Ngadu ke Saya

SRIPOKU.COM - Presiden Jokowi menyentil PLN karena izin terlalu bertele-tele.

Sentilan mantan walikota Solo ini langsung di hadapan Menteri BUMN dan para direktur BUMN di dalam sebuah acara di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021).

Namun sentilan Jokowi itu baru terungkap pada Sabtu (16/10/2021) melalui akun YouTube Sekretariat Presiden mengunggah video arahan Jokowi.

Jokowi menekankan dalam pertemuan tersebut untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri pimpinan BUMN.

Karena kata Jokowi, para direktur BUMN merupakan orang-orang terpilih yang bisa menghadapi persaingan secara global maupun nasional.

“Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Jokowi.

Kepala Negara juga meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana.

Jokowi menegaskan bahwa ia menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Sebagai contoh, perizinan untuk pembangkit listrik. Jokowi menyebut, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda tetapi maksud di dalam surat tersebut sama.

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya.

Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” lanjutnya.

Di samping itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan bahwa kompleksnya birokrasi akan berpengaruh terhadap investasi di Indonesia.

“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi.

Lari semua,” tambahnya. Lebih lanjut, Presiden meminta kepada para direktur utama BUMN yang hadir baik secara fisik maupun daring untuk lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko.

Jokowi juga menginstruksikan Menteri BUMN untuk tidak lagi memberikan proteksi kepada perusahaan BUMN dalam kondisi menurun.