Profil Moeldoko, Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB Deli Serdang, Ternyata Punya Puluhan Jabatan

SRIPOKU.COM - Partai Demokrat menghadapi dualisme kepengurusan.

Hal ini dikarenakan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Penetapan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat terjadi pada Jumat (6/3/2021) lalu.

Dalam kongres ini peserta KLB yang hadir mengusulkan nama Moeldoko dan Marzuki Alie sebagai calon ketua umum Parta Demokrat.

Berdasarkan hasil voting, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Prahara dualisme kepengurusan ini hingga kini masih jadi sorotan.

Pada kenyataannya, Menkumham Yasonna Laoly menolak pengajuan kepengurusannya.

Alhasil, Partai Demokrat yang diakui hanya kubu AHY.

Pihak Moeldoko kemudian menggandeng Yusril untuk melawan keputusan tersebut lewat uji materi AD/ART Partai Demokrat ke MA.

Pada bagian lain, baru-baru ini, Sekjen Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun memohon untuk bisa kembali menjadi kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu disampaikan oleh anggota kuasa hukum Partai Demokrat kubu AHY, Heru Widodo saat ditemui di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di sela sidang lanjutan gugatan yang dilayangkan oleh Partai Demokrat Moeldoko terhadap keputusan Menkumham Yasonna Laoly, Kamis (14/10/2021).

Menurut Heru, Jhoni Allen yang merupakan salah satu penggugat yang sedang bersengketa memhon untuk dikembalikan menjadi anggota mahkamah partai.

"Pada saat ini, salah satu penggugat yakni pak Jhoni Allen Marbun sedang yang bersengketa di mahkamah partai, sedang berjuang memohon kepada Demokrat untuk dikembalikan sebagai anggota mahkamah," kata Heru

Diketahui, Jhoni Allen Marbun sendiri merupakan mantan anggota Partai Demokrat yang dipecat dan menggagas Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang memutuskan KSP Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai, pada Maret silam.

Baca juga: Sosok Jhoni Allen, Sekjen Kubu Moeldoko yang Dikabarkan Minta Balik ke Demokrat AHY, Dikenal Licin

Baca juga: Diberi Sangu Rp 25 Juta & HP, Ketua DPC Bertemu Moeldoko di Jakarta Sebelum Ikut KLB

Lalu siapa sebenarnya Moeldoko?

Dilansir dari Wikipedia, Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P. (lahir 8 Juli 1957) adalah tokoh militer Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 17 Januari 2018 pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pada 23 Oktober 2019, ia ditunjuk kembali menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Ia pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.

Moeldoko juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.

Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 27 Agustus 2013 menyetujui jenderal asal Kediri tersebut sebagai Panglima TNI baru pengganti Laksamana Agus Suhartono.

Ia adalah KSAD terpendek dalam sejarah militer di Indonesia seiring pengangkatan dirinya sebagai panglima.

Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa.

Selama karier militernya, Moeldoko juga banyak memperoleh tanda jasa yaitu Bintang Dharma, Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Satya Lencana Dharma Santala, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan XIV tahun, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Wira Dharma, dan Satya Widya Sista.

Operasi militer yang pernah diikuti antara lain Operasi Seroja Timor-Timur tahun 1984 dan Konga Garuda XI/A tahun 1995.

Ia juga pernah mendapat penugasan di Selandia Baru (1983 dan 1987), Singapura dan Jepang (1991), Irak-Kuwait (1992), Amerika Serikat, dan Kanada.

Pada 15 Januari 2014, Moeldoko meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, dengan disertasinya berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)".

Ia lulus dan mendapatkan gelar tersebut dengan predikat sangat memuaskan.

Riwayat jabatan

1. Danton Yonif Linud 700/BS Kodam XIV/Hasanuddin (1981)
2. Danki A Yonif Linud 700/BS Kodam XIV/Hasanuddin (1983)
3. Kasi Operasi Yonif Linud 700/BS Kodam VII/Wirabuana
4. Perwira Operasi Kodim 1408/BS Makassar
5. Wakil Komandan Yonif 202/Tajimalela
6. Kasi Teritorial Brigif-1 PAM IK/JS
7. Komandan Yonif 201/Jaya Yudha (1995)
8. Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat (1996)
9. Sespri Wakasad (1998)
10. Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad
11. Komandan Brigif-1/Jaya Sakti (1999)
12. Asops Kasdam VI/Tanjungpura
13. Dirbindiklat Pussenif
14. Komandan Rindam VI/Tanjungpura (2005)
15. Komandan Korem 141/Toddopuli Watampone (2006)
16. Pa Ahli Kasad Bidang Ekonomi (2007)
17. Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD (2008)
18. Kasdam Jaya (2008)
19. Panglima Divisi Infanteri 1/Kostrad (2010)
20. Panglima Kodam XII/Tanjungpura (2010)
21. Panglima Kodam III/Siliwangi (2010)
22. Wakil Gubernur Lemhannas (2011)
23. Wakasad (2013)
24. KSAD (2013)
25. Panglima TNI (2013-2015)
26. Kepala Staf Kepresidenan (2018–sekarang)