Tidak Mau Bantu Kubu AHY, Alasan Yusril Tawarkan Bayaran Selangit ke DPP Demokrat

"Tapi itu tak pernah terjadi, karena mereka menghendaki pertemuan secara langsung," imbuhnya.

Setelah itu, kata Yusril, munculah pernyataan dari kubu AHY bahwa dirinya tidak menjadi kuasa hukum Demokrat karena mematok fee terlalu tinggi Rp 100 miliar.

Yusril mengaku Bahasa Indonesia kerap bersayap.

Menurut dia, terkadang pernyataan seseorang itu benar namun juga terkadang melebih-lebihkan.

"Kadang memang orang itu ngomong Rp 100 miliar itu benar-benar Rp 100 miliar. Tapi bisa juga orang itu sebenarnya dia nggak mau membantu orang itu, lalu menawarkan sesuatu yang seperti yang dibilang tadi tidak masuk akal dan kemudian menyampaikan bahwa angka seperti itu," katanya.

Namun, Yusril mengaku menerima saja dengan pernyataan yang disampaikan kubu AHY.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Sebab kata dia, wajar jika seorang advokat meminta fee kepada calon kliennya.

Karena kata Yusril Advokat tidak dibiayai negara seperti polisi, jaksa dan hakim.

Dia pun mengharapkan agar dirinya benar-benar mendapat rezeki Rp 100 miliar seperti yang dibicarakan selama ini.

"Jadi kalau klien itu minta fee kepada klien itu sah saja, yang tidak boleh itu orang jadi pejabat, anak presiden, istri presiden, minta fee proyek nah itu yang nggak boleh, advokat mah boleh aja. Hanya saja kok kemudian dibesar-besarkan setiap hari. Ya tapi sudah jadinya bagus juga bagi saya, jadi orang tahu wah Yusril nggak sembarangan (menerima kasus)," ucapnya.

"Bahkan ada yang bilang sama saya nih anda mengalahkan six million dollars men katanya kan, jadi anda sekarang seven million dollars lawyers lebih hebat anda katanya.

Sekarang ya biarin saja saya bilang, kalau orang ngomong begitu ya nggak apa-apa, mudah-mudahan menjadi doa dan saya mendapat rezeki Rp 100 miliar syukur alhamdulillah," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Andi Arief menyebut Yusril Ihza Mahendra meminta bayaran Rp 100 miliar sebagai jasa melakukan pembelaan dalam memediasi sengketa Partai Demokrat.

Namun, karena pihaknya tak bisa membayar Rp 100 miliar, akhirnya yang bersangkutan pindah haluan ke KLB Moeldoko.