'Kita Tak Punya Pilihan', Fahri Hamzah Dukung Yusril Gugat AD/ART PD Era AHY : Demokrasi Parpol

SRIPOKU.COM - Yusril Ihza Mahendra ditunjuk kubu Moeldoko untuk mengajukan judicial review (JR) terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

Menurut Yusril pengujian ini dilakukan untuk kepentingan membangun demokrasi yang sehat di Indonesia.

Ia mengaku akan bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia dan sesuai dengan ketentuaan UU Advokat.

Selain itu, ia mengaku pengajuan JR ini sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi.

"Bahwa ada kubu-kubu tertentu di Partai Demokrat yang sedang bertikai, kami tidak mencampuri urusan itu. Urusan politik adalah urusan internal Partai Demokrat.

Kami fokus kepada persoalan hukum yang dibawa kepada kami untuk ditangani," kata dia.

Siapkan Argumen

Masih dikatakan Yusril MA harus melakukan terobosan untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 bertentangan dengan UU atau tidak.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sripokutv di bawah ini:

Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji misalnya soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar kongres luar biasa (KLB) yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai.

"Saya berpendapat jangan ada partai yang dibentuk dan dikelola 'suka-suka' oleh para pendiri atau tokoh-tokoh penting di dalamnya yang dilegitimasi oleh AD/ARTnya yang ternyata bertentangan dengan undang-undang dan bahkan UUD 1945," ujar Yusril.

• Layaknya Tabir Asap yang Sia-sia, Netralitas Yusril Dikritik Kubu AHY : Kenapa Cuma Demokrat

Demokrasi Parpol

Langkah hukum yang dilakukan Yusril mendapat dukungan dari politisi Partai Gelora Fahri Hamzah.

Menurut Fahri apa yang dilakukan Yusril bukan persoalan kecil. Sebab Yusril kata dia, politisi yang masih memimpin parpol.

"Dan saya tidak terlalu peduli kepentingan kecilnya tapi kepentingan besar untuk #DemokratisasiParpol tidak bisa kita bantah. Argumenya terlalu kuat," tulis Fahri di akun Twitternya, Sabtu (25/9/2021).

Fahri mengatakan, jika partai politik menganggap demokrasi parpol tidak penting maka secara sistemik akan membiarkan demokrasi hancur berkeping.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Sebab parpol kata dia, tulang punggung pengelolaan negara.

"Hancur parpol hacur tulang punggung. Kayak apa jadinya kawan? Tanda-tanda itu mendekat," tulisnya.

Menurut dia, Parpol yang telah melakukan kontrak dengan rakyat melalui pemilu tidak selayaknya dibiarkan berjalan seperti entitas private.

Mereka harus terbuka pada publik seperti public company.

"Selama anda belum jual saham silahkan. Tapi begitu terima uang rakyat? #DemokratisasiParpol wajib!," lanjutnya.

Fahri menjelaskan parpol harus sadar perlunya demokrasi parpol.

"Kita tidak punya pilihan," kata dia.

• Jangan Ada Partai yang Dibentuk Suka-suka, Yusril Beberkan yang Perlu Diuji dari AD/ART Demokrat