Breaking News:

Pandemi Bikin Realisasi Pajak Perhotelan Di Lubuklinggau 2021 Anjlok, Padahal Sudah Diturunkan

Wabah pandemi Covid-19 di Kota Lubuklinggau Sumatra Selatan (Sumsel), membuat realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak perhotelan anjlok.

Editor: RM. Resha A.U
TRIBUNSUMSEL.COM/EKO HEPRONIS
Seorang wajip pajak sedang mengurus dokumen perpajakan di kantor BPPRD Kota Lubuklinggau, Senin (13/9/2021). 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU -- Wabah pandemi Covid-19 di Kota Lubuklinggau Sumatra Selatan (Sumsel), membuat realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak perhotelan anjlok.

Memasuki bulan Agustus 2021 realisasi pajak perhotelan di Kota Lubuklinggau baru 58 persen atau Rp1,4 miliar dari  target sebesar Rp2,4 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggau, Tegi Bayuni melalui Kabid Pajak dan Lainnya, Apri Wawan Diansyah mengungkapkan anjloknya pendapatan pajak perhotelan ini karena hampir semua kegiatan selama pandemi ditiadakan.

"Kendala perhotelan akibat pandemi ini luar biasa bahkan Lubuklinggau sempat beberapa kali PPKM level 4. Hotel mengalami goncangan hebat perputaran uangnya sangat kecil," ungkap Wawan pada Tribunsumsel.com, Senin (13/9/2021).

Padahal pajak perhotelan untuk tahun ini sudah diturunkan targetnya bila dibandingkan dengan tahun 2019 lalu, karena berdasarkan pengalaman tahun 2020 lalu yang jauh sangat merosot.

"2020 bila dibanding dengan 2019 jauh sangat menurun, makanya kita pelajari untuk 2021 kita turunkan saja, dan nyatanya tidak jauh beda dengan 2020 kemarin," ungkapnya.

Ia pun menyebutkan, dari item pajak daerah yang dikelola BPPRD Lubuklinggau meliputi pajak hotel,restoran, hiburan, reklame, PPJ, mineral logam, air tanah, indomaret, PBB dan BPHTB.

Baca juga: Pencurian Celana Dalam & Bra di Lubuklinggau Terekam CCTV, Korban Menduga Sosok Ini: Sering Dilihat

"Untuk realisasi seluruhnya  sampai dengan saat ini baru 61 persen, yakni sebesar Rp 19.5 miliar dari target seluruhnya tahun ini sebesar Rp. 32 miliar," ujarnya.

Untuk saat ini sektor yang paling banyak menyumbang pajak daerah adalah pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp9 miliar dari target tahun 2021 sebesar Rp14 miliar.

"Jadi warga Lubuklinggau yang memakai listrik PLN baik itu melalui token pulsa dan pra bayar dikenakan PPJ sebesar 8 persen, misal kita pakai Rp100 ribu pajaknya 8 persen," ungkapnya.

Untuk meningkatkan potensi PPJ ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PLN Lubuklinggau untuk sama-sama membantu melakukan sosialisasi dengan mendatangi masing-masing kecamatan agar memberitahu lurah agar menyampaikan kepada warga masyarakatnya untuk taat pajak.

"Kita minta masyarakat membayar listrik dibawah tanggal 20 setiap bulan, kalau tunggakan PLN di wilayah kita sedikit jadi pajak daerahnya lebih besar," ujarnya.

Kemudian, sektor selanjutnya penyumbang terbesar yakni pajak restoran sebesar Rp. 4,2 miliar dari target Rp. 5,5 miliar atau sudah terealisasikan sebesar 80 persen.

"Upaya dari strategi kita kedepan lebih kepada melakukan pengawasan kalau mau menekan pasti tidak bisa, mengingat sifat pajak ini wajib pajak melaporkan sendiri ke kas daerah berdasarkan omset yang mereka terima. Makanya kita jemput bola menemui wajib pajak dan menggali apa yang bisa dibantu untuk dikembangkan seperti PPJ dari PLN," ungkapnya. (Joy/TS)

Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved