AHY Jadi Perhitungan di Capres Mendatang, Elektabilitas Mantan Prajurit Ini Naik Kalahkan Prabowo

Kinerja Jokowi Dianggap Belum Optimal Selama Pandemi

Berdasarkan hasil survei CISA yang berlangsung 27-31 Agustus 2021 yang menyasar 1.200 responden di 34 provinsi secara proporsional melalui penarikan sampel dengan menggunakan metode simple random sampling didapatkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia merasakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin selama pandemi Covid-19 ini.

“Kinerja Jokowi dan Ma’aruf Amin dianggap belum optimal selama pandemi Covid-19 terutama pada kuartal III ini,” ucap 

Terdapat 47,17 persen responden yang menyatakan ketidakpuasannya terhadap Jokowi, 38,58 persen yang cukup puas, 7,17 persen yang menyatakan sangat tidak puas, sedangkan hanya 3,91 persen yang sangat puas serta 3,17 persen responden yang tidak tahu/tidak menjawab.

“Preferensi kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah seperti PPKM yang terus diperpanjang pada saat pandemi ini menjadi salah satu faktor ketidakpuasaan masyarakat,” ungkap Herry.

Herry menyebutkan bahwa publik juga mengapresiasi beberapa menteri atau pejabat negara yang dianggap telah bekerja optimal selama pandemi Covid-19.

“Menteri PUPR mendapatkan 45,83 persen disusul Menteri Sosial 29,58 persen ada Menteri Perekonomian yang meraih 9,92 persen kemudian Menteri Kemaritiman dan Investasi 8,25 persen dan terakhir Menteri BUMN 6,42 persen,” katanya.

“Sebanyak 31,25 persen memilih Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden yang belum mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja pemeritah, disusul Menteri Tenaga Kerja yang dipilih 26,41 persen, Menteri Perhubungan juga mendapatkan 23,42 persen, Menteri Koperasi dan UMKM 14,25 persen serta Kepala Staf Kepresidenan dipilih 4,67 persen,” tutur Herry.

Survei CISA yang margin of error-nya mencapai 2,85 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen juga menyatakan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden/wakil presiden menjadi tiga periode.

Di samping alasan konstitusi, kinerja yang belum optimal dianggap menjadi hal yang mendasar mayoritas publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan.

“Hal ini terlihat dari 58,25 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penambahan periode (masa jabatan) presiden menjadi tiga periode."

Meskipun demikian, ada 28,83 persen responden menyatakan setuju dengan wacana tersebut.

"Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 8,25 persen, tidak tahu/tidak menjawab 2,58 persen dan sangat tidak setuju terdapat 2,09 persen responden,” kata Herry.

Bahkan ihwal rencana perpanjangan waktu kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tahun 2027 juga ditolak oleh publik walaupun dengan alasan efektivitas dan efesiensi dalam konteks optimalisasi kinerja pemerintahan.

“Persepsi tersebut tergambarkan dari 60,08 persen responden Tidak Setuju dengan wacana perpanjangan waktu kepemimpinan Jokowi hingga tahun 2027."

"Adapun yang menyatakan Setuju hanya 25,42 persen responden, yang Sangat Tidak Setuju 8,42 persen, Sangat Setuju 2,75 persen dan Tidak Tahu/Tidak Menjawab 2,33 persen,” jelas Herry.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Survei CISA Terbaru, AHY dan Partai Demokrat Berada di Peringkat Kedua