Minta Pemkot Batasi Pendirian Ritel Moderen, Wakil Ketua DPRD: Bisa Mematikan Pelaku UKM

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Ketua DPRD Palembang, Azhari Harris, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk membatasi pendirian ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret.

Politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN) ini, mengatakan, ada dampak negatif atas keberadaan ritel modern tersebut, diantaranya, bisa mematikan pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang ada di Metropolis.

"Ya, harusnya ada pembatasan, sehingga pelaku UKM dan usaha kecil lainnya bisa tetap bertahan. Karena keberadaan Alfamart dan Indomaret secara tidak langsung bisa mematikan usaha-usaha tersebut," kata Azhari, Rabu (1/9/2021).

Menurut Azhari, hingga saat ini sudah ada ratusan ritel modern  berdiri di Palembang, ia menilai, belum ada terlihat kontribusinya bagi masyarakat. Khususnya pelaku UKM.

"Baru-baru ini kami melakukan reses, kami bertanya kemana saja penyaluran dana CSR Alfamart, kalau catatan mereka, ada," ucapnya.

Meski begitu, pihaknya belum mendengar ada dukungan atau bantuan dari mereka untuk pelaku UKM, misalnya bantu permodalan, pengembangan usaha UKM dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu, kami minta dinas terkait mendata ulang keberadaan ritel modern tersebut. Intinya harus ada pembatasan, untuk keberlangsungan pelaku UKM," katanya.

Harusnya, sambung Azhari, produk yang dipasarkan oleh ritel modern tersebut, bisa mengcover produk UKM, minimal 25-30 persen yang dijual adalah produk lokal.

"Sekali lagi saya katakan, keberadaan ritel modern ini bisa mematikan usaha kecil. Manfaat atas keberadaan ritel modern tersebut harus benar-benar diperhitungkan secara matang, tapi ingat, bukan berarti kita tidak mau ada investasi di kota, lebih dari itu harus diketahui azaz manfaatnya bagi rakyat," katanya.