Sejarah BPUPKI yang Didirikan Bertepatan dengan Ulang Tahun Kaisar Hirohito, Merumuskan Dasar Negara

BPUPKI dibentuk pertama kali pada 1 Maret 1945. Kala itu, lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang.

Penulis: Welly Hadinata | Editor: Welly Hadinata
IST
Suasana pembentukan BPUPKI (Istimewa) 

SRIPOKU.COM - BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Adapun dalam bahasa Jepang, BPUPKI dikenal sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai.

BPUPKI dibentuk pertama kali pada 1 Maret 1945. Kala itu, lembaga BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang.

Ketuanya adalah Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Hibangase Yosio (Jepang) dan Soeroso.

Tujuan dibentuknya BPUPKI yang utama adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau memperiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Selama BPUPKI berdiri, secara resmi melakukan sidang sebanyak dua kali.

Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Kemudian sidang kedua dilaksanakan pada 10 Juli hingga 17 Juli 1945.

BPUPKI tidak lantas asal berdiri begitu saja, ada tugas dan tujuan dibentuknya BPUPKI.

BPUPKI beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang yang bertugas mengawasi.

Kurang lebih empat bulan berdiri, BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Hal itu dikarenakan tugas-tugasnya sudah selesai dilaksanakan.

Sejarah BPUPKI

Dilansir dari buku Sejarah Nasional Indonesia: Masa Prasejarah Sampai Masa Proklamasi (2011) karya Junaedi Al Anshori, BPUPKI juga disebut Dokuritsu Junbi Cosakai atau yang tanggal berdirinya bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.

BPUPKI beranggotakan 67 orang di mana 60 orang Indonesia dan tujuh orang Jepang yang bertugas mengawasi.

Diketuai oleh Radjiman Wedyodiningrat dan wakil ketua Hibangase Yosio (Jepang) serta Soeroso.

Kebijakan Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI bukan tanpa alasan. Jepang ingin mempertahankan sisa-sisa kekuatannya dengan memikat hati rakyat Indonesia dan tentunya untuk melakukan politik kolonial.

Sidang pertama BPUPKI

Sidang pertama tersebut dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6, Jakarta. Sekarang menjadi Gedung Pancasila. Sidang diawali pada 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Pada hari itu Mohammad Yamin menyampaikan lima asas, yaitu:

  • Peri Kebangsaan
  • Peri Kemanusiaan
  • Peri Ketuhanan
  • Peri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial)

Kemudian tanggal 31 Mei 1945, Soepomo memberikan usulan lima asa sebagai berikut:

  • Persatuan
  • Kekeluargaan
  • Keseimbangan lahir batin
  • Musyawarah
  • Keadilan rakyat

Soekarno juga tak ketinggalan untuk mengusulkan lima asas yang saat ini disebut Pancasila pada 1 Juni 1945, yaitu:
Kebangsaan Indonesia

  • Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  • Mufakat atau Demokrasi
  • Kesejahteraan Sosial
    Ketuhanan yang Maha Esa

Kelima asas dari Soekarno disebut Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau Tiga Sila yaitu 

  • Sosionasionalisme
  • Sosiodemokrasi
  • Ketuhanan dan Kebudayaan

Tugas BPUPKI

BPUPKI memiliki tugas utama yaitu mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Berdasarkan sidang, BPUPKI juga punya tugas lainnya, yaitu:

  • Bertugas membahas mengenai Dasar Negara
  • Sesudah sidang pertama, BPUPKI membentuk reses selama satu bulan.
    Bertugas membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) Yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota.
  • Bertugas untuk membantu panita sembilan bersama panita kecil.
  • Panitia sembilan menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

Tujuan BPUPKI

Terbentuknya BPUPKI tentu memiliki tujuan, sebagai berikut:

  • Menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945.
  • Mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka atau mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Sumber : Berbagai Sumber

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved