Breaking News:

Airlangga Hartarto

Menko Airlangga: Kebijakan PPKM Darurat Tidak Mengganggu Sektor Esensial

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA menegaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/Staf Menko Perekonomian
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA, Kamis (8/7/2021) 

SRIPOKU.COM, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dr Ir H Airlangga Hartarto MMT MBA menegaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak mengganggu sektor esensial.

Sektor esensial yang dijamin operasionalitasnya tak terganggu PPKM Darurat untuk Jawa-Bali serta pengetatan di luar dua pulau itu antara lain, sektor keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan Covid-19, serta industri untuk ekspor.

Airlangga mengatakan, pemerintah tetap mengizinkan sektor esensial beroperasi normal untuk mencegah kekhawatiran gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat PPKM Darurat.

Menko Airlangga: Indonesia Merupakan Negara Ekonomi Terbesar di ASEAN

Menko Airlangga: Positivity Rate Covid-19 Tidak Bisa Dicurangi

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengaku pihaknya akan terus memantau perkembangan pemberlakuan PPKM Darurat untuk mencegah kekhawatiran gelombang PHK ini.

“Terus dijaga dengan mendorong kegiatan ekspor, termasuk ekspor dari UMKM. Lalu dengan bantuan sosial yang dilanjutkan dan dipercepat, seperti diskon listrik, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang menopang sektor produktif. Kita akan memonitor dan mengevaluasi terus di masa sekarang, maupun setelah 20 Juli," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (8/7/2021) kemarin.

Airlangga: Pemerintah Indonesia Tetap Teguh Dalam Menangani Dampak Kesehatan dari Pandemi

Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui banyak pihak yang mengkhawatirkan munculnya gelombang PHK.

Terutama setelah pemerintah mulai mengetatkan PPKM mikro di luar Jawa dan Bali mulai 6 Juli kemarin.

Namun, Ia memastikan hal ini bisa dicegah dengan tetap memberikan izin operasi sektor esensial dan kritikal.

Ia juga menegaskan, pemerintah akan menjaga agar pekerja tetap mendapatkan haknya selama pemberlakuan Work From Home.

“Dilakukan pengetatan pada 43 kabupaten/kota yang memiliki level asesmen 4 yang berada di 20 provinsi. Regulasi ini selaras dengan pengetatan yang dilakukan di Jawa-Bali,” ujar Airlangga.

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved