Jangan Seperti Jawa-Bali, Satgas Covid-19 Minta Pemda Ambil Langkah Efektif Tekan Penularan

SRIPOKU, JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito, mengungkapkan dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah mengalami perkembangan status leveling situasi daerah pada indikator transmisi komunitas dan kapasitas respons terhadap penyebaran virus ini.

Untuk itu dia meminta masyarakat di seluruh daerah untuk melakukan antisipasi guna menekan laju persebaran Covid-19.

Kepada pemerintah daerah diminta untuk memperhatikan perkembangan pandemi di wilayahnya serta memastikan fasilitas kesehatan cukup dan memadai.

Sebelumnya diketahui perkembangan status leveling jumlah daerah zona merah (risiko tinggi) ada 96 kabupaten/kota.

Kemudian zona oranye (risiko sedang) terdapat 293 kabupaten/kota dan zona kuning (risiko rendah) 109 kabupaten/kota.

Sementara ada 16 kabupaten/kota yang masuk dalam kategori zona hijau (tidak ada kasus baru/tidak terdampak).

Menurut Wiku, kabupaten/kota zona merah ini masih didominasi daerah dari Pulau Jawa-Bali.

Meski demikian dia menekankan, 27 kabupaten/kota zona merah lainnya yang dari luar Pulau Jawa-Bali juga harus diantisipasi.

Untuk itu Wiku meminta masyarakat untuk memperhatikan perkembangan kasus di wilayahnya masing-masing.

Masyarakat juga diminta mematuhi kebijakan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Wiku juga meminta para pimpinan daerah untuk segera mengambil langkah-langkah efektif agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali.

"Segera ambil langkah-langkah efektif dan tepat sasaran untuk menekan penularan agar tidak semakin meningkat seperti di Jawa dan Bali," ucap Wiku di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Oleh karena itu, Pemda setempat diminta mengantisipasi perkembangan pandemi di wilayahnya dengan memastikan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan cukup dan memadai.

Sehingga seluruh pasien Covid-19 dapat ditangani secara baik dan angka kesembuhan dapat meningkat tinggi.

Wiku kembali mengingatkan, perkembangan peta zonasi risiko harus diperhatikan semua Pemda.