Hendra Saputra Menyerahkan Id Card Kepada Ketua dan Pengurus JPKPerintah Kota Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Kota Palembang, kembali mengibarkan bendera ke organisasian di bidang sosial untuk berdampingan dengan masyarakat dan Pemerintahan Daerah (Pemda) setempat.

Pengibaran bendera  organisasi, Non-Governmental Organization (NGO) diawali dengan niat tulis dari Ketua Umum JPKP Theyo Koestiyo STH CH melalui Ketua JPKP Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hendra Saputra yang telah menyerahkan Id Card dan Surat Keterangan Tugas (SKT) secara simbolis kepada pengurus JPKP Kota Palembang, di Sekreariat JPKP Kota Palembang, Jl KH M Asyik Lr Rumah No 65 RT 30 RW 09 Kelurahan 3-4 Ulu  Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Minggu (23/5/2021).

Ketua JPKP Sumsel Hendra Saputra didampingi Dewan Pakar Mulyadi mengucapkan, selamat kepada pengurus JPKP Kota Palembang yang telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) JPKP dan dilengkapi dengan surat tugas.

“Saya berharap seluruh pengurus JPKP Kota maupun daerah agar dalam menjalankan tugas sebagai kontrol kemasyarakatan harus sesuai dengan visi misi JPKP,” harap Hendra.

Dijelaskan Hendra, JPKP pemeritah tentunya, ada visi yang mendorong program pemerintah pusat agar tersentuh ke masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera akan terwujud ketika pemerintah yang pro rakyat dapat terlaksana dengan baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian organisasi JPKP memiliki misi, membantu menyosialisasikan program-program pemerintah yang pro rakyat agar masyarakat mendapat informasi yang tepat, sehingga turut berpartisipasi dalam menjalankan program-program tersebut.

Mendampingi pelaksanaan program-program pemerintah agar terlaksana sesuai rencana dan tepat sasaran.

Mendampingi dan mengedukasi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah secara optimal.

Mengumpulkan data dan melaporkan kepada instansi terkait jika terdapat ketidaksesuaian atau kendala dalam pelaksanaan program-program pemerintah di berbagai daerah, agar perbaikan dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

“Berkaryalah sebanyak mungkin dan jadikanlah organisasi JPKP sebagai wadah yang baik bagi masyarakat dan pemerintah,” tegas Hendra.

Semetara itu, Ketua JPKP Kota Palembang Romli bersyukur, atas diterimanya KTA dan surat tugas bagi pengurus JPKP Kota Palembang. Pihaknya akan menggerakan roda ke organisasian sesuai dengan visi misi organisasi, untuk kemaslahatan umat.

“Alhamdulillah acara serah terima SK dan KTA utk seluruh pengurus DPD JPKP Kota Palembang berjalan lancar dan aman, dan JPKP tetap mengedepankan protokol kesehatan,” tutur Romli semoga yang diberikan amanah benar –benar menjalan tugasnya dengan baik dan berethika.

Dijelaskan Romli maksud dan tujuan organisasi JPKP di Kota Palembang ini yakni, Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah adalah Lembaga Perkumpulan Masyarakat yang anggotanya datang dari berbagai kalangan dan juga berbagai suku, ras, agama yang mendedikasikan dirinya sebagai relawan yang terpanggil untuk mengabdi, peduli terhadap masyarakat Indonesia sebagai wujud dan bentuk dukungan penuh terhadap cita-cita luhur serta program kebijakan nasional Pemerintahan Republik Indonesia.

Organisasi ini ada untuk ambil bagian dalam menolong pemerintah mewujudkan cita-cita kemerdekaan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dan JPKP bertujuan, untuk membangun jaringan ke berbagai lapisan masyarakat dan lembaga pemerintah.

Turut serta dalam melakukan kontrol sosial di segala bidang kehidupan sosial masyarakat demi menolong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berusaha meningkatkan kemampuan dan kesadaran anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam mendampingi dan menyukseskan program-program pemerintah yang pro-rakyat.

Meningkatkan peran serta para relawan dalam pembangunan bangsa yang meliputi peran pelaksana, pembinaan/edukasi, pengawasan dan kontrol sosial yang dilaksanakan secara kritis, analisis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pemangku kebijakan pembangunan atau lembaga pemerintah.

Mengembangkan lembaga-lembaga kajian, riset, analisis, serta mampu melakukan tindakan investigasi. 

Mampu melakukan pendampingan-pendampingan sebagai konsultan, tenaga ahli, pendampingan hukum dan konsultasi-konsultasi sosial lainnya. 

Mendirikan dan menyelenggarakan pusat-pusat informasi seperti penerbitan media, baik media cetak ataupun media online; sebagai alat atau media komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum ataupun lembaga pemerintah.

Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan usaha ekonomi kerakyatan, seperti Kelompok tani/nelayan, Koperasi, dan lainnya.

Ditambahkan Romli, selain itu JPKP, akan membina kerjasama dengan berbagai organisasi lain yang memiliki visi misi atau maksud dan tujuan yang sama guna menjalin sinergitas dalam menolong pemerintah menjalankan pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

Melakukan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan organisasi serta tidak menyalahi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum NKR.

“JPKP bukan lembaga yang menakut – nakuti masyarakat dan pemerintah maupun instansi lain. Melainkan organisasi yang memiliki tujuan melayani masyarakat umum tanpa mengambil keuntungan dari setiap kegiatan yang dilakukan,” tandasnya seraya JPKP Kota Palembang, terregestrasi di Kesabngpol Kota Palembang. (JPKPemerintah)