Breaking News:

Pemprov Sumsel Ajukan 9 Raperda

Wakil Gubernur  Sumatera Selatan H Mawardi Yahya (MY) kiri dan Ketua DPRD Sumsel  Hj RA Anita Noeringhati SH MH tengah

Editor: bodok
SRIPOKU.COM/KOMINFO PROV SUMSEL
Wakil Gubernur  Sumatera Selatan H Mawardi Yahya (MY) kiri dan Ketua DPRD Sumsel  Hj RA Anita Noeringhati SH MH tengah, serta Wakit Ketua DPRD Provinsin Sumsel, saat mengiktui rapat Paripurna XXX (30) DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda Penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap 9 (Sembilan) Raperda Provinsi Sumsel, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (10/5/2021) 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya (MY) mengatakan, Pemprov Sumsel tetap mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu, agar tidak banyak membuat  Peraturan yang sulit diimplementasikan atau berpotensi menghambat perkembangan Investasi. 

Hal tersebut diutarakan saat menghadiri Rapat Paripurna XXX (30) DPRD Provinsi Sumsel dengan Agenda Penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap 9 (Sembilan) Raperda Provinsi Sumsel, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (10/5/2021).

HD Ingatkan Petugas Pos Pantau Mudik Kedepankan Sikap Humanis dan Tegas

"Kami berharap raperda ini dapat menjadi landasan dalam visi dan misi menuju Sumsel Maju Untuk Semua," ujar MY.

Adapun ke 9 Raperda tersebut yakni, Ranperda tentang Pengelolaan Daerah.

RanPerda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMD bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

MY Harapkan BKMT Dukung Penyebaran Rumah Tahfidz di Sumsel

RanPerda Tentang Pendirian BUMD SPAM Regional Sumatera Selatan.

Perda Tentang Perubahan, Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak.

Ranperda tentang Rencana perlindungan, dan pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel.

Peras Teman Perempuan Lewat Video Asusila, Seorang Warga Kebun Bunga Palembang Dipenjara 4,5 Tahun

Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumsel 2019-2023.

RanPerda Tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

RanPerda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Dan  Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Pembatasan Penyalahan dan Peredaran Gelap Narkotika. 

Sebab Puluhan Kendaraan 9 Jam Terjebak Macet di Jalan Desa Tanjung Raya Buay Sandang Aji OKU Selatan

Rapat Paripurna XXX (30) DPRD Provinsi Sumsel tadi, dibuka oleh Ketua DPRD Sumsel  Hj RA Anita Noeringhati SH MH dan turut hadir para Kepala OPD Provinsi Sumsel. 

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved