Mendagri Tito Karnavian Semprot Pelaksanaan PPKM di Sumsel: Tak Lebih Baik dari Indonesia Timur!

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menilai penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tak berjalan baik. 

"Saya belum melihat PPKM di Sumatera Selatan dengan baik, saya sudah jalan ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, NTB bahkan ke Papua.

PPKM di Sumsel belum dilaksanakan dengan baik, catat itu," tegas Tito, Minggu (2/5/2021). 

• Ramalan Zodiak Keuangan Besok Senin 3 Mei 2021: Aquarius Harus Bijak Dalam Berbelanja, Aries Aman

Disebutkannya, ini dikarenakan belum adanya rapat di tingkat pimpinan yang belum memiliki konsep secara tegas.

Tito pun meminta agar semua kepala daerah untuk melaksanakan rapat terpadu antara Pemda, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, Majelis Ulama hingga tokoh masyarakat duduk bersama.

"Apa yang harus dikerjakan dan siapa berbuat apa itu belum ada. PPKM bisa dilaksanakan bila ada sinergi dan kebersamaan," ujarnya. 

PPKM terbagi menjadi dua, mikro dan makro.

Didalamnya sudah diatur, restoran hanya 50 persen kapasitas maka ditempat, kegiatan keagamaan 50 persen.

Namun, semua itu belum dijalankan di Sumsel.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

• GELOMBANG Besar Dadakan, Bikin KRI Nanggala 402 Terdorong ke Dasar Laut: Tenggelam Ratusan Meter

Tito menilai di Sumsel masih banyak restoran yang melebihi kapasitas sesuai aturan. Ini terjadi karena belum adanya penegakkan hukum yang kuat dan tidak ada sosialisasi secara tegas.  

"Di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi semuanya tegas. Restoran yang melanggar langsung denda dan periksa pemilik restorannya.

Langkah softnya belum berjalan dan Hard (penegakkan hukum) tak maksimal akhirnya auto pilot," jelasnya.