Breaking News:

PPKM di Sumsel Diperpanjang

Mulai Malam Ini Satpol PP akan Lakukan Razia Protokol Kesehatan, PPKM di Sumsel Diperpanjang

Razia protokol kesehatan dan patroli tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di masa pandemi

Penulis: Jati Purwanti | Editor: Azwir Ahmad
SRIPOKU.COM/JATI PURWANTI
Ilustrasi:Anggota Sat Pol PP patroli penegakkan protokol kesehatan di salah satu toko bangunan di Palembang, Selasa (20/4/2021). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Sumsel diperpanjang hingga 10 Mei 2021.

Kepala Satpol PP Provinsi Sumsel, Aris Saputra, mengatakan, untuk mengantisipasi penularan kasus Covid-19 pada periode perpanjangan PPKM skala mikro, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan menggencarkan razia protokol kesehatan dan ketentraman dan ketertiban umum di berbagai tempat publik seperti kafe, restoran, mal atau tempat lain yang berpotensi menjadi kerumunan massa.

"Mulai malam ini kami akan lakukan razia prokes," kata Aris, Rabu (28/4/2021).

Dia menyebutkan, razia protokol kesehatan dan patroli tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di masa pandemi. Selain itu, upaya tersebut juga untuk membiasakan masyarakat untuk lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan di keseharian.

"Apalagi, menjelang libur lebaran saat mobilitas masyarakat tinggi menuju kampung halaman masing-masing," ujarnya.

Perpanjangan PPKM sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Secara nasional PPKM pun telah enam kali diperpanjang dan dilakukan di 25 provinsi .

"Kalau di Sumsel yang ke dua kali perpanjangannya. Wajar karena waktunya hanya 10 hari dan itu sampai ke desa penerapannya," terang Aris.

Sebelumnya, Aris mengatakan, pelanggar PPKM Skala Mikro di Sumsel akan dikenakan sanksi administrasi hingga pidana.

Pemberian sanksi tersebut mengacu pada peraturan daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2021 tentang peningkatan disiplin dan penegakkan hukum dalam pencegahan pengendalian penyakit wabah menular.

Adapun sanksi yang bagi pelanggar diberikan dapat berupa teguran secara lisan, sanksi sosial menyanyikan lagu daerah Sumsel, serta membersihkan fasilitas umum. Sementara, untuk pemilik usaha seperti kafe, rumah makan dan sebagainya akan diberikan teguran tertulis.

Jika telah diberikan teguran tertulis namun tetap tidak melaksanakan aturan PPKM, para pengusaha akan dikenakan denda sebesar Rp20 juta dan sanksi terberat yakni pencabutan izin usaha.

Meskipun nantinya ada sanksi hanya berupa sanksi ringan yakni berupa teguran lisan, menyanyikan lagu nasional, membersihkan fasilitas umum untuk perorangan dan menandatangani pernyatan untuk tidak mengulangi dan menyiapkan peralatan perlengkapan prokes di tempat usaha bagi pelaku usaha.

"Kami mengedepankan edukasi karena tujuan PPKM bukan sanksinya tapi bagaimana masyarakat sadar dan terus melakukan kegiatan dan kehidupan dengan tetap melaksanakan prokes dimanapun berada," kata dia.

Menurut Aris, pemberian sanksi ringan tersebut cukup efektif untuk membuat pelanggar cepat menyadari kesalahan karena lebih mengedepankan efek psikologis .

"Sehingga pendekatan kemanusiaan akan lebih menyentuh. Kalau denda kita juga paham bagaimana kondisi ekonomi saat ini," jelasnya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved