Breaking News:

Johan Anuar Dituntut 8 Tahun Penjara

Tuntutan JPU KPK terhadap Johan Anuar Dinilai Terlalu Tinggi, Kuasa Hukum Sebut Tuntutan tidak Adil

Kuasa hukum Johan Anuar mengatakan pihaknya pada persidangan selanjutnya akan mengajukan pledoi.

SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH
Kuasa hukum terdakwa, Johan Anuar, Titis Rachmawati,Kamis (15/4/2021). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Chairul Nisyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wakil Bupati OKU non aktif Johan Anuar yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan lahan makam di Kabupaten OKU, dituntut JPU KPK hukuman 8 tahun penjara.

Tim JPU KPK melalui Jaksa Rihki BM SH MH menyatakan terdakwa Johan Anuar terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KHUP.

"Kami menuntut terdakwa dihukum dengan hukuman 8 tahun, denda Rp 200 juta dengan subsidair 6 bulan," ujar JPU KPK Rihki B Maghas SH MH yang dikonfirmasi seusai persidangan, Kamis (15/4/2021).

Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa Johan Anuar, Titis Rachmawati mengatakan bahwa tuntutan tersebut merupakan tuntutan yang tidak adil.

"Tadi klien kita dituntut 8 tahun diminta lagi untuk membayar uang pengganti sekitar Rp 3,2 miliar lebih.

Definisi membayar uang pengganti itu kalau, terdakwa dibuktikan menikmati uang tersebut," ujat Titis saat dikonfirmasi awak media seusai persidangan, Kamis (15/4/2021).

Titis menerangkan, pada perkara ini uang pengganti telah dibayar oleh terpidana dalam kasus yang sama, Khidirman sebesar Rp 3,2 miliar juga.

Maka jika merujuk dari tuntutan tersebut, uang sebesar Rp 3,2 miliar telah dibayar oleh terpidan Khidirman dan dibebankan lagi pada terdakwa Johan Anuar, untuk membayar uang sebesar Rp 3,2 miliar tersebut. 

"Berarti Pemerintah Kabupaten OKU, dapat tanah, juga dapat uang dobel. Enak bener pengadan tanah dapet begitu," ujar Titis.

Halaman
12
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved