Berita Palembang
Ratusan DPC PKB Ingin Muktamar Luar Biasa, Ketua DPC PKB Palembang : No Coment
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang, Sutami Ismail SAg ogah berkomentar ketika ditanya pemberitaan 113 DPC ingin Muktamar Luar
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Yandi Triansyah
lihat foto
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Palembang, Sutami Ismail SAg ogah berkomentar ketika ditanya pemberitaan 113 DPC ingin Muktamar Luar Biasa PKB.
"No comment," jawab Sutami kepada Sripoku.com, Selasa (13/4/2021).
Sutami yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang sempat meyebut pemberitaan gejolak PKB yang dimaksud tersebut hanya isu.
"Dak tahu jugo pemberitaan itu. Isu bae, (tidak tau pemberitaan itu, cuma isu)," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang ini meminta wartawan untuk mengkonfirmasi kepada Ketua DPW PKB Sumsel Drs Ramlan Holdan.
"Hubungi Kak Ramlan bae (Ketua DPW PKB Sumsel). Beliau kan PKB Sumsel. Biar satu arah," kata mantan jurnalis.
Sementara Ketua DPW PKB Sumsel Drs Ramlan Holdan beberapa kali coba dihubungi belum ada respon.
Sedangkan Nasrul Halim SH Sekretaris DPW PKB Sumsel yang dihubungi mengaku sedang rapat.
"Kakak lagi rapat," ujar pria yang akrab disapa Alung yang terdengan suara berisik.
Seperti dikutip dari tribunnews.com, ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ingin terselenggaranya Muktamar Luar Biasa. Ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).
Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.
"Tetapi karena kezaliman pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).
Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum. Sehingga AD/ART partai diubah.
Satu di antaranya DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.
"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC. Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC. Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART. Pemilihan Ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," ujar Andi.
