Breaking News:

Tidak Bebas Lagi Putar Lagu Di Pertokoan, Perkantoran hingga Bus Umum Karena Harus Bayar Royalti

Penikmat lagu di beberapa sarana umum seperti pertokoan, pekantoran, hingga bus umum dan kereta api, ke depan tidak akan mendengar lagi senandung

istimewa
Di program DIKSI Episode 9 bertema 'Berbagai Jenis Royalti dan Para Pelaku Terkait di Dalam Industri Musik Tanah Air', FESMI mencerahkan musisi terkait sejumlah hak atas karya dan hak ekonominya, Rabu (25/11/2020) sore. 

SRIPOKU.COM - Para penikmat lagu di beberapa  sarana umum seperti  pertokoan, pekantoran, hingga  bus umum dan kereta api, ke depan tidak akan mendengar lagi senandung lagu.

Sebab sudah ada ketentuan bagi yang mutar  lagi harus bayar royalti yang diperuntukan bagi musisi.

Joko Widodo
Joko Widodo (Kompas.com/Kurnia Sari Aziza)

Dikutip dari WARTAKOTALIVE.COM menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah menerbitkan aturan soal royalti bagi musisi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021.

Salah satu poin dalam aturan ini adalah mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3.

"Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN," bunyi dalam ayat 1 pasal 3,"

Dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta sebagai berikut:

1. Seminar dan konferensi komersial,

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved