Pasca Ditolaknya Hasil KLB Partai Demokrat, Moeldoko Disindir Politisi Untuk Segera Lakukan Hal Ini

SRIPOKU.COM -- Pasca ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko, muncul berbagai tanggapan dari politisi.

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik secara terang-terangan menyindir Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

Dilansir TribunWow.com, sindiran itu dilayangkan Rachland terkait soal pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko.

Melalui akun Twitter-nya @RachlanNashidik, Rabu (31/3/2021), ia meminta Moeldoko dan Partai Demokrat versi KLB untuk segera insaf.

Ia pun menyarankan Moeldoko agar segera mengakui kesalahan setelah berupaya mendongkel posisi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Saya sarankan Ketum abal abal Moeldoko insyaf dan introspeksi.

Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri adalah dengan mengakui kesalahan.

Merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara," sindir Rachland.

Sindiran Rachland masih terus berlanjut.

Baca juga: Melewati 3 Periode Pemerintahan & Rugikan Negara Rp 4,58 Triliun Akhirnya Kasus BLBI Dihentikan

Baca juga: Lowongan Kerja 2021 di Anak Perusahaan Kimia Farma Untuk Lulusa D3 dan S1, Segera Daftar!

Baca juga: Babak Baru Masalah Harta Warisan Rizky Febian Dengan Teddy, Kini Polisi Bergerak Picu Tanggapan Sule

Masih dalam akun Twitter-nya, Rachland lantas menyebut AHY akan dengan tangan terbuka menerima Moeldoko jika ingin menjadi politisi Partai Demokrat.

Ia pun turut menyinggung dugaan soal keinginan Moeldoko mencalonkan diri di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

"Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota Partai pimpinan Agus Yudhoyono.

Ketua Bapilu @Andiarief__ akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam pilkada mendatang.

You are warmly welcome!," tambahnya.

Cuitan Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, Rabu (31/3/2021), soal pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat kubu Moeldoko di Deliserdang, Sumatera Utara. (Twitter @RachlanNashidik)

Respons AHY

Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambut gembira keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Dilansir TribunWow.com, sebelumnya, Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum.

Terkait hal itu, AHY lantas menyampaikan kegembiraannya melalui konferensi pers yang ditayangkan langsung oleh kanal YouTube Tribunnews.com, Rabu (31/3/2021).

"Baru saja beberapa menit yang lalu kita mendengarkan keterangan sekaligus keputusan pemerintah terkait Partai Demokrat," jelas AHY.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu lantas menyinggung nama Moeldoko hingga Jhoni Allen Marbun.

Bahkan, AHY sempat menyebut Jhoni Allen sebagai dokter hewan hingga membuat sejumlah orang terbahak.

"Pemerintah melalui menteri hukum dan HAM (Menkumham) menyatakan permohonan pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang yang diwakili Jenderal TNI Purn Moeldoko dan dokter hewan Johny Allen Marbun ditolak," sambungnya.

AHY menyebut Partai Demokrat kubu Moeldoko gagal memenuhi berkas administrasi.

Hal itulah yang akhirnya membuat pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Partai Demokrat'>KLB Partai Demokrat di Deliserdang.

"Ditolak karena gagal melengkapi berkas administrasi yang disyaratkan sesuai dengan batas waktu yang diberikan," kata AHY.

"Salah satunya adalah tidak menyerahkan surat mandat dari para ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada peserta KLB yang hadir."

Mengenai keputusan pemerintah, AHY mengaku sangat bersyukur.

AHY lantas menegaskan tak ada dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.

"Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT, bahwa apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kali ini adalah penegasan terhadap kebenaran, legalitas dan konstitusionalitas Partai Demokrat terkait kepemimpinan, kepengurusan, serta konstitusi partai," ucap AHY.

"Yakni AD/ART Partai Demokrat yang dihasilkan Kongres ke-5 Partai Demokrat 2020 lalu."

"Yang berkekuatan hukum tetap dan disahkan negara."

"Artinya tidak ada dualisme di tubuh Partai Demokrat," sambungnya.

Karena itu, AHY menyebut dirinyalah pemimpin yang sah Partai Demokrat.

"Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat."

"Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono," tandasnya.