Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru RI Masih Angan-angan, Anggaran Diusulkan Naik Jadi Rp 1,7 T

Anggaran tersebut berasal dari APBN sebesar 19,2 persen atau Rp 89,4 triliun.

Dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 54,4 persen atau Rp 253,4 triliun, dan dari swasta sebesar 26,4 persen atau sebesar Rp 123,2 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut seluruh aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kementerian dan lembaga, akan pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Pindah semuanya langsung (tidak bertahap)."

"Insyaallah kami harapkan seperti itu (pindah semua pada 2024)," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk melakukan survei terlebih dahulu soal keinginan ASN.

"Sudah kami perintahkan kepada Menpan-RB untuk menyurvei dulu, kira-kira yang ingin atau tidak pindah berapa persen? Kami harus tahu dong," kata Jokowi.

Dihubungi terpisah, Plt Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan, proses pemindahan ASN masih dalam pembahasan dengan beberapa skenario.

Misalnya, dilakukan secara menyeluruh atau bertahap.

"Ini masih dalam kajian karena memerlukan anggaran yang tidak kecil," ucap Paryono.

Paryono tidak dapat menyebut kajian pemindahan ASN ke ibu kota baru akan selesai sampai kapan.

Mengingat, hal ini masih dibicarakan masing-masing kementerian terkait dan menunggu persetujuan Presiden.

"Saya belum tahu kapan selesai, karena ini menyangkut lintas kementerian, maka tentu Presiden yang akan memutuskan," paparnya.

Ada dua skenario dalam pemindahan ASN yang berada di kawasan Jabodetabek ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Adapun jumlah ASN di Jabodetabek sebanyak 182.452 orang dari 34 kementerian dan 50 badan/lembaga.