Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru RI Masih Angan-angan, Anggaran Diusulkan Naik Jadi Rp 1,7 T

SRIPOKU.COM—Hingga saat ini rencana pemindahan ibu kota RI baru ke Kalimantan Timur bisa disebut masih angan-angan atau mimpi karena actionnya masih ditunda.

Persoalannya, pemerintah masih menunda rencana pembangunan karena masih focus dalam penanganan covid-19.

Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, karena masih fokus menangani pandemi Covid-19.

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional, yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah telah menyelesaikan draf Rancangan Undang-undang Ibu Kota Baru.

"Minggu depan saya harapkan, insyaallah kami sampaikan ke DPR," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Menurut Jokowi, ibu kota baru nantinya dikelola oleh Badan Otorita Ibu Kota, tetapi masih di bawah administratif Provinsi Kalimantan Timur.

"Tapi nanti kan ini dibaca di Dewan (DPR), yang paling penting saya kemarin titip Bappenas yang menyiapkan ini ada fleksibilitas organisasi. Jadi ada kecepatan di situ," tutur Jokowi.

Total lahan termasuk cadangan untuk ibu kota baru seluas 256 ribu hektare, dan untuk kawasan inti ibu kota hanya 56 ribu hektare.

Dari kawasan itu, yang dipakai untuk pemerintahan hanya 5.600 hektare.

Adapun biaya pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, diperkirakan mencapai Rp 466 triliun.