LAMA Ditunggu,AKHirnya, Menkumham Yasonna Laoly Buka Suara Soal Legalitas Partai Demokrat Versi KLB

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly angkat bicara terkait kasus KLB Partai Demokrat.

Menkumham itu bicara mengenai hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang telah mengajukan permohonan pengesahan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.

Yasonna menegaskan, pihaknya akan meneliti apakah hasil KLB itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai atau tidak.

Selain itu pihaknya juga akan meneliti kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh pengurus Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara itu.

"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, AD dan ART partai," ucap Yasonna.

"Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tengat waktu kita beri untuk melengkapi," katanya.

Respons Gatot Nurmantyo

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyoroti soal keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Saya ingin garis bawahi bahwa apa yang beliau lakukan sama sekali tidak mencerminkan kualitas, etika, moral dan kehormatan yang dimiliki seorang prajurit," kata Gatot Nurmantyo seperti dikutip dari akun Instagram resmi miliknya, Selasa (16/3/2021).

Diketahui, Moeldoko menjabat Panglima TNI ketika Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih menjadi presiden.

Moeldoko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dipercaya SBY untuk menjadi Panglima TNI.

Dikatakan Gatot, yang dilakukan Moeldoko bukanlah representasi seorang prajurit yang selalu memegang teguh demokrasi dan bersikap sesuai moral dan etika prajurit.

Sebagai juniornya saat aktif di TNI, Gatot sendiri mengaku sempat tidak percaya ketika Moeldoko bermanuver dalam kisruh Partai Demokrat.

"Logika berpikir saya, saya tidak menduga. Mengapa, karena beliau adalah senior saya di akademi militer, beliau juga ikut membentuk saya," ujar Gatot.

"Dengan seluruh atribut (prajurit) yang melekat, hingga ikut KLB dan terima didaulat sebagai Ketua Umum, sangat susah bagi saya menduga bahwa yang bersangkutan akan melakukan tindakan itu," pungkasnya.