Breaking News:

Pemprov Sumsel dan 3 Kabupaten Serahkan LKPD ke BPK RI, Gubernur Herman Deru Bertekat Bisa Raih WTP

"Pelaporan atas pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah kewajiban kami sebagai bentuk komitmen laporan keuangan pemerintah daerah,"

Penulis: Jati Purwanti | Editor: Refly Permana
sripoku.com/jati
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sumatera Selatan (BPK RI Sumsel), Rabu (10/3/2021).   

Laporan wartawan Sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 kepada Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sumatera Selatan (BPK RI Sumsel), Rabu (10/3/2021).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, berbarengan Kabupaten OKU Timur, OKU Selatan, dan Musi Rawas.

"Pelaporan atas pengelolaan keuangan daerah merupakan sebuah kewajiban kami sebagai bentuk komitmen laporan keuangan pemerintah daerah," ujar Herman Deru usai menyerahkan LKPD di Kantor BPK RI Sumsel.

KAPAL Selam Jerman, Hilang Misterius Diserang Monster Laut: Sempat Ditorpedo tapi Kebal

Menurutnya, tak ada perbedaan antara LKPD tahun ini dengan tahun sebelumnya.

Penyerahan laporan tersebut sebagai legal aspek menjalankan tata kelola keuangan dan yang utama realisasi fungsi akuntabel dan transparan.

Deru mengatakan, Pemprov Sumsel bertekad untuk dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun ini.

Adapun tujuan raihan predikat tersebut, yakni agar menjadi inspirasi dan tekat bagi seluruh ASN Pemprov Sumsel untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Selain itu, ditujukan pula supaya dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berdaya saing," kata dia.

Meski saat ini pemerintah daerah dihadapkan dengan pandemi Covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga terjadi pengurangan maupun perubahan anggaran, kepala daerah harus piawai mengelola keuangan.

NYENTRIK Bak Peragawan, Satu-satunya Negara di Dunia, Seragam Tentaranya Modis

Apalagi, kebutuhan setiap daerah berbeda.

"Kepala daerah dituntut untuk bisa mereformasi birokrasi untuk lebih profesional melayani masyarakat secara menyeluruh di setiap aspek keperluan," jelas Deru.

Sementara itu, Kepala BPK RI Sumsel, Harri Purwaka melalui Kepala Sekretariat Perwakilan, Acep Mulyadi, mengaku optimistis dengan komitmen kepala daerah di Sumsel dalam penyelenggaraan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan tansparan untuk meraih predikat WTP pada waktu mendatang.

"Penyelenggaraan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan tansparan merupakan sebuah tolok ukur menyongsong reformasi birokrasi untuk pembangunan daerah yang lebih baik ke depannya," ujar Acep.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved