Kader Demokrat Dituding Intimidasi untuk Dukung Moeldoko, Mabes Polri Akan Cek

SRIPOKU.COM – Anggota DPR RI dan politisi Partai Demokrat Benny K Harman menuding adanya intimidasi kader Partai Demokrat di daerah untuk mendukung Ketua Umum versi Kongres Luar Biasa Moeldoko.

Terkait tudingan itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menegaskan, Polri akan mengecek.

 Benny K Harman mengungkap, dugaan intimidasi yang dilakukan aparat kepolisian terhadap kader-kader Partai Demokrat di daerah disampaikan melalui akun Twitternya.

Benny K Harman mengungkapkan, ada kader yang dipaksa untuk mengakui kepengurusan versi Moeldoko.

Baca juga: Partai Demokrat Versi KLB Ternyata Sudah Lapor, Yassona: SBY dan AHY Jangan Tuding Pemerintah

Baca juga: Darmizal Sambil Tersedu-sedu Minta Maaf Pernah “Memalak” DPD-DPC Partai Demokrat

Argo Yuwono mengatakan, apabila memang benar ditemukan pelanggaran seperti yang dituduhkan Benny K Harman, Polri akan memberikan tindakan tegas.

 “Kami cek dulu kebenarannya,” kata Argo seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa (09/03/2021) malam.

Dikatakan, tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan UU No 2/2002 tentang Kepolisian, Polri bertugas memelihara dan memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga.

“Polri tidak berpolitik, sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas,” kata Arggo Yuwono.

Argo menekankan, pada perhelatan Pilkada serentak 2020 pimpinan Polri secara khusus menerbitkan perintah yang tertuang dalam Surat Telegram tentang Netralitas Anggota Polri.

Baca juga: KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Bertabur Uang, Peserta Mengaku Dijanjikan Rp100 Juta

Untuk mengawasi seluruh personel, Polri memiliki pengawas internal yang terbuka bagi masyarakat jika menemukan anggota yang melakukan pelanggaran.

Tiga pertanyaan Moeldoko

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dalam KLB yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03/2021) lalu, ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam pemilihan yang berlangsung beberapa saat setelah KLB dibuka, Moeldoko tidak berada di lokasi KLB di Hotel Hill, Sibolangit, Deliserdang.

Moeldok menerima penetapan melalui sambungan telepon yang diperdengarkan kepada peserta KLB. Sebelum menerima penetapan,  Moeldoko melontarkan tiga pertanyaan kepada peserta KLB.

Pertama, Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai. Pertanyaan itu, dijawab dengan kata “sesuai,” oleh peserta KLB.

Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketua Umum. Ppeserta KLB menjawab pertanyaan, “Serius…,” secara serempak.

Kemudian, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan Merah Putih di atas kepentingan golongan.

 Pertanyaan tersebut juga dijawab, “Siap…,”  oleh peserta KLB.

Moeldoko pun memberikan tigga pertanyaan sebelum menerima amanah tersebut, yaitu meminta kader untuk serius mendukungnya.

Kemudian karena peserta KLB menyatakan serius untuk mendukung, Moledoko mengatakan, "Baik, saya terima menjadi Ketua Umum Demokrat."

Lapor ke Kemenkum-HAM

Kubu Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara, memastikan telah melaporkan hasil kongres ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa siang.

Sebelumnya dijadwalkan,  Partai Demokrat versi KLB ini akan ke mendaftarkan hasil kongresnya pada hari Senin kemarin. Namun, pada hari yang sama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan hal serupa , melapor ke Kemenkum-HAM.

Kubu Partai Demokrat vers KLB baru melaporkan hasil kongresnya Kemenkum-HAM, Selasa siang dan terkesan diam-diam.

Kedatangan Partai Demokrat versi KLB ini, kemudian diketahui tiba di Kemenkum-HAM sekitar pukul 14.00 WIB. Meski tak dijelaskan secara detail, PD versi KLB menyerahkan syarat dan legalitas KLB di Sumatera Utara.

"Kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kemenkumham, kami tidak mau ramai-ramai datang. Kami tak mau info ke media supaya kita kumpul di sana," kata Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa sore.

Razman tak menjelaskan pihaknya bertemu dengan siapa di Kemenkumham. Dia hanya menyebutkan, mereka meminta Kemenkumham mempelajari dokumen yang diserahkan.

"Mereka tidak puas, mereka PTUN. Kami tidak puas, kami akan ambil langkah hukum," kata Razman

Di bagian lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono, tak menuding pemerintah terkait gejolak di Partai Demokrat.

Menurutnya, Kemenkumham telah menerima berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Ketua Umum Partai Demokrat.

"Soal Demokrat, Pak AHY dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin," kata Yassona seperti dikutip KompasTV dari YouTube.

Dikatakan, persoalan di Partai Demokrat itu merupakan masalah internal. Jjika nanti Partai Demokrat versi KLB datang ke Kemenkumham, maka Kemenkum-HAM akan menilai semua sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan.

"Kami saat ini masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat," kata Yassona Laoly.

Menkum-HAM mengingatkan SBY dan AHY agar percaya bahwa Kemenkumham bekerja professional. Sehingga tak menuding pemerintah dalam soal gejolak di Partai Demokrat.

"Hanya saya pesan kepada salah pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini pemerintah begini," kata Yassona.****

Sumber: Tribunnews.com, judul "polri-cek-kabar-oknum-personelnya-diduga-intimidasi-pengurus-partai-demokrat-di-daerah"