Pendukung KLB Sibolangit Satu Per Satu Dipecat, Pengamat Poltiik Ini Sebut Itu Bukan Politik Modern

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengamat politik, Bagindo Togar, menyesalkan adanya pemecatan para kader Partai Demokrat yang dianggap turut andil dan mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Sumatera Utara. 

Seperti yang diketahui, KLB Demokrat di Sibolangit pada Jumat (5/3/2021) lalu tidak atas izin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KLB Demokrat di Sibolangit itu bahkan menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum di saat AHY masih berstatuskan Ketua Umum Partai Demokrat.

Bahkan, hal ini terjadi sebelum pelaksanaan KLB Demokrat di Sibolangit berlangsung.

Secara tegas Bagindo mengatakan bila langkah pemecatan yang diambil tidak sesuai dengan penyelesaian konflik partai modern.

• Sumsel Masih Masa Puncak Musim Hujan, Dua Daerah Mulai Alami Kekeringan, Waspada Rawan Karhutla

"Dari awal KLB Sibolangit, saat muncul gejolak "kudeta" sudah terjadi. Sekarang, setelah KLB Demokrat di Sibolangti pun sama, pengurus daerah dan pusat melakukan pemecatan.

Harusnya, era politik modern, model penyelesaiannya tidak seperti itu.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:

Saya sebagai pemerhati politik sangat menyesalkan langkah ini. Semua berita yang terekspos pecat dan pecat lagi, di Papua bahkan daerah lain juga begitu," katanya, Minggu (7/3/2021). 

Bagindo menambahkan, penyelesaian masalah dengan pemecatan kader tidaklah efektif, bahkan cenderung blunder bagi pengurus Partai Demokrat sendiri.

• Pernyataan Mahfud MD Soal AD ART Demokrat, Dikritik Jansen Sitindaon : Tidak Tepat Ini Prof

Seharusnya, para kader versi Sibolangit dan Cikeas bahkan perwakilan dari Pemerintah bisa duduk bersama yang ia nilai lebih Arif. 

"Harus diingat Partai Demokrat posisinya berada di papan tengah menuju bawah.

Kalau ini terus terjadi makin menggerus tingkat elektoral yang pernah diraih oleh Partai Demokrat, entah itu dari pihak Sibolangit atau Cikeas," katanya. 

Perlunya peran pemerintah untuk turut andil dalam penyelesaian kisruh Partai Demokrat, agar tidak muncul kesan pembiaran yang sengaja dilakukan pemerintah. 

Mengingat, KLB Demokrat di Sibolangit mengusung Moeldoko yang notabennya salah satu jajaran pejabat tinggi negara dan bertugas di lingkungan istana kepresidenan.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

• Herman Deru Ingin Gagas IPDN Untuk Sumbagsel, Wacanakan Lokasinya di Pagaralam

"Jangan sampai bola panas pindah ke pemerintah. Bila tidak bisa menyikapi secara transparan bisa membuat pemerintah terpojok.

Dalam penyelesaian kisruh ini pemerintah harus bijak dan transparan dalam menyikapinya.

Pemerintah posisinya ditengah, sebagai "wasit" dalam masalah ini. Upayakan rekonsiliasi dan ini harus dipublikasi agar netralitasnya terlihat," katanya. 

Selain itu, langkah pemecatan kader tidak akan menyelesaikan akar masalah.

• CUMA ada 1 Orang Jenderal Bintang 6 di Dunia, 8 Jenderal Bintang Lima, 3 Diantaranya dari TNI

"Dulu kan mereka bersama sama-sama kader Partai Demokrat, pulang dari KLB silakan diundang dong.

Ini Partai Politik bukan perusahaan yang bila tidak mematuhi tugas atau jam kerja bisa main pecat.

Bukan saya memihak satu kelompok ya, mau di partai politik manapun tidak semestinya manajemen penyelesaian masalahnya seperti itu," ungkapnya. 

Ia berharap, dalam penyelesaian masalah kisruh di Partai Demokrat mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, jangan malah bertolak belakang dalam prakteknya. 

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

"Selain pemerintah ikut duduk bersama, sebaiknya juga merubah manajemen pengelolaan partai, ubah AD/ART partai.

Jangan ada lagi monopoli kekuasaan didalamnya," katanya.

Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Demokrat di Sibolangit, Dr H Marzuki Alie SE MM, mengatakan untuk membangun dan membangkitkan kembali kadernya di daerah-daerah butuh waktu dua tahun. 

Saat ini, pihaknya melihat proses yang harus dijalani pasca terpilihnya Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) siang.

"Itu kan diselesaikan dulu di Jakarta, di pusat dulu. Daerah nanti. Masih lama sih daerah itu butuh waktu dua tahun konsolidasi," ungkap Marzuki Alie kepada Sripoku.com, Sabtu (6/3/2021).

• Pengakuan Mayangsari Ketika Fotonya Memakai Underwear Tersebar di Dunia Maya, Bukan Keinginan Saya

Soal masyarakat yang mau maju di legislatif bakal kebingungan untuk mendaftar ke Partai Demokrat versi yang mana nantinya, Marzuki menjelaskan itulah perlunya sosialisasi.

"Ya itulah namanya sosialisasi politik dengan masyarakat itu diberikan pemahaman tentang parpol, tentang pelakunya partai, tentang programnya partai, tentang kontestasi politik.

Masyarakat itu dijelaskan supaya tidak memilih karena uang yang merusak demokrasi. Itulah tugas-tugas parpol," jelas mantan Sekjen DPP Partai Demokrat.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:

Sayangnya, tugas tugas, fungsi Parpol itu tidak banyak yang menjalankan.

Menurutnya masyarakat itu "dininabobokan" dengan Sembako, dengan apa uang recehan, sehingga manakala pejabatnya korup, salah sendiri. 

"Masyarakat memilih karena uang, karena sembako, ya akhirnya korupsi jangan salahkan orang," ujar mantan Ketua DPR RI.

• Ikut Prakarsai KLB Demokrat di Sibolangit, Ini Profil Max Sopacua, Dukung Moeldoko Jadi Ketua Umum

Ketika ditanya isu yang mengatakan Ahmad Rizal yang merupakan Direktur PD Pasar Palembang Jaya (Wakil Bendahara Partai Demokrat PALI) disebut bakal menjadi Ketua di Sumsel, Marzuki mengatakan belum tahu.

"Belum tahu," ujarnya.

Marzuki Alie menyesalkan dan terpaksa menegur adanya kader di Sumsel yang berkomentar dalam preskon narasi-narasi negatif yang menjelek-jelekkan, memojokkan, mengancam terhadap dirinya beberapa waktu lalu.

"Teman-teman kita di Sumsel itu ada beberapa orang yang tidak paham lewat konferensi pers.

Saya tegur yang bersangkutan.

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

Saya bilang, kita ini kalau saling menghujat di antara kader, ini partai gak akan pernah besar," ujar istri mantan Anggota DPD RI, Hj Asmawati.

Owner Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang ini menyebut, harusnya bahasanya itu perbedaan pendapat dikelola dengan baik.

Jangan dianggap beda pendapat itu musuh bebuyutan. 

"Perlu belajar lagilah," ujar mantan Dirut PT Semen Baturaja.

• Perempuan Ini Dipukul Suami karena Menolak Berdamai, Akunya Trauma Sering Diperlakukan Kasar

Menyikapi pasca KLB Demokrat yang digelarnya, Marzuki Alie menyebut sebenarnya tidak ada masalah, yang menurutnya ini suatu kontestasi demokrasi. 

"Demokrasi itu ada yang mendukung, ada yang nggak mendukung.

Kalau kontestasinya selesai, kita bergabung kembali, nggak ada persoalan dong," katanya.

Hanya saja, kata Marzuki Alie, jangan dibiasakan manakala kontestasi itu terjadi ada narasi-narasi negatif yang menjelek-jelekkan, memojokkan, mengancam, tidak bagus. 

"Itu yang kita berikan perhatian khusus. Kontestasi itu biasa. Gak ada yang luar biasa. Namanya partai politik," kata pria kelahiran Palembang, 6 November 1955.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

Dijelaskannya, pilar demokrasi kalau tidak dijunjung nilai-nilai demokrasi, itu bukan pilar.

Itu salah satu pilar demokrasi. Yang penting itu adalah saling menghargai perbedaan pendapat. Itu yang paling penting. 

• Perempuan Ini Dipukul Suami karena Menolak Berdamai, Akunya Trauma Sering Diperlakukan Kasar

"Demokrasi itu begitu, beda pilihan boleh.

Nanti jangan saling menghina, saling menghujat, mengancam, cacat demokrasi kita," ujarnya.

Ia menyebut selain dirinya, kader Partai Demokrat yang dinilai bagus ditawarkan untuk masuk dalam komposisi kepengurusan di DPP Partai Demokrat versi KLB. Termasuk ada 

"Ya dia (Ibas) kan menolak ya udah. Yang mau aja.

Ya semua yang bagus-bagus ditawarkan. Paling Sofwatillah Opat (H Sofwatillah Mohzaib) Waketum dia," katanya.