Mahfud Mengiring KLB Demokrat Sama Seperti PKB, Pengamat : Ini Ngak Nyambung

"Omongan Mahfud mengiring, KLB Demokrat sama seperti PKB dulu. Ini ngak nyambung, PKB murni konflik internal, sesama kader berebut, Moeldoko

Penulis: Yandi Triansyah | Editor: Yandi Triansyah
Tribunnews.com
Mahfud MD 

SRIPOKU.COM - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago, angkat bicara soal pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD.

Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan, masalah yang tengah dihadapi Demokrat sama seperti yang pernah dihadapi oleh PKB beberapa tahun lalu.

Menurut dia, pemerintah tak bisa berbuat banyak karena tak ada landasan untuk melakukan pelarangan terhadap kegiatan KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

Pernyataan Mahfud MD, mendapat kritik keras dari pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago.

Dikutip dari akun Twitternya, Pangi menjelaskan, KLB Demokrat disamakan dengan seperti kejadian yang pernah dialami PKB dulu, tidak nyambung.

Sebab kata dia, kalau PKB murni konflik internal, sesama kader berebut.

Sedangkan Demokrat tidak.

"Omongan Mahfud mengiring, KLB Demokrat sama seperti PKB dulu. Ini ngak nyambung, PKB murni konflik internal, sesama kader berebut, Moeldoko kader partai demokrat? Moeldoko pihak eksternal d lingkaran Istana? Presiden tak memecat, tak ada sedikitpun kata2, mengamini desain Istana"kata Pangi dikutip Sripoku.com dari akun Twitternya, Minggu (7/3/2021).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD buka suara kisruh yang tengah dihadapi Partai Demokrat.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut).

Moeldoko disebut sebut melakukan kudeta terhadap posisi Ketua Umum Partai Demokrat saat ini yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sehingga Partai Demokrat memiliki dualisme kepengurusan.

Lantas apa sikap pemerintah, terkait polemik yang tengah dihadapi Partai Demokrat.

Mahfud MD memberikan penjelasannya soal konflik internal di Demokrat.

Menurut Mahfud, kalau ada masalah internal yang dihadapi sebuah partai. Pemerintah dihadapkan dengan keadaan yang sulit untuk bersikap.

Apakah ini akan dilarang atau tidak.

"Secara opini kita mendengar tidak sah, ini sah, tapi secara hukum ini tidak bisa, kita lalu mengatakan ini sah atau tidak sah, sebelum ada data dokumen di atas meja," kata Mahfud, dikutip dari Kompas.tv, Minggu (7/3/2021).

Menurut Mahfud kejadian ini pernah terjadi pada tahun 2002, saat PKB diambil alih Matori Abdul Jalil dari pihak Gus Dur.

"Presiden Megawati saat itu tidak bisa berbuat apa-apa bukan tidak mau,tidak bisa melarang, karena ada undang-undang, yang tidak boleh orang berkumpul. Sehingga pada saat itu, Bu Mega membiarkan," kata Mahfud.

Baca juga: Ditawari Jadi Ketua Umum Demokrat Geser AHY, Gatot Nurmantyo : Ngapain Capek-capek, Nanti Kita Rebut

Baca juga: Tak Usah Khawatir soal Polemik Demokrat, Yusril : Berkali-kali Presiden Bisa Kalah di Pengadilan

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved