Kudeta Partai Demokrat

KADER Demokrat CAP Jempol Darah Tanda Kesetiaan kepada AHY: Apel Siaga Waspadai Manuver KLB Moeldoko

DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menggelar apel siaga dan penandatanganan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan setia

Editor: Wiedarto
TribunJakarta/Nur Indah Farrah Audina
Cap Jempol DPD Partai Demokrat DKI Jakarta di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (7/2/2021) 

SRIPOKU.COM, JAKARTA - DPD Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menggelar apel siaga dan penandatanganan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan setia kepada kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ketua DPD PD DKI Santoso menyampaikan, acara tersebut sekaligus menegaskan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat adalah abal-aba alias palsu.

“Sebagai bukti dukungan dan kecintaan Kami, kader Partai Demokrat DKI Jakarta hai ini melakukan apel siaga penandatanganan dan cap jempol darah sebagai bentuk dukungan dan loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono,” kata Santoso dalam siaran pers yang dikirim kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Santoso mengatakan, sejak awal berhembusnya gerakan kudeta, kader Demokrat DKI Jakarta setia pada hasil Kongres V Maret 2020 yang memilih dan menetapkan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dia menduga, terselenggaranya KLB yang cacat hukum Jumat lalu itu, menunjukkan adanya oknum kekuasaan yang terlibat.

Atas dasar itu, dia meminta pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM tidak melegalkan kepengurusan Demokrat hasil KLB Deli Serdang.

“Sikap kami juga sebagai bentuk agar kebenaran ditegakkan serta membuka hati pemerintah untuk tidak berbuat dzalim kepada Partai Demokrat,” ucap Santoso.

Peluang Moeldoko Terbuka

Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021), diprediksi masih memiliki peluang untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (SK Kemenkumham).

"Tetap ada (peluang) karena kan Moeldoko adalah pejabat pemerintah," kata pengamat Politik, Hendri Satrio kepada Kompas.com, Sabtu (6/3/2021).

Kemungkinan SK Kemenkumham tidak akan turun jika Moeldoko tidak direstui Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Jika ia melihat proses keberlangsungan KLB, tampaknya Moeldoko sudah mendapat restu dari Jokowi.

"Kemungkinan sih kalau kita lihat kemarin dukungan atau tidak ada yang bertindak atau lancar-lancar saja.

KLB-nya, ya sangat mungkin diterima sih tapi ya kita lihat lah," ujar dia.

Sebelumnya, KLB kubu kontra AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved