Agus Harimurti Yudhoyono Jangan Cengeng, Moeldoko Diminta Mundur dari Istana

SRIPOKU.COM --- Moeldoko diminta mundur dari Istana sebagai Kepala Staf Presiden, setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa.

Saran ini disampaikan pakar komunikasi dari Universitas Indonesia Ade Armando dan pengamat politik Ray Rangkuti. Desakan itu mundur tersebut setelah Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara.

Ade Armando menilai, isu Moeldoko dan posisinya sebagai ketum hasil KSP sulit dilepaskan dari persepsi kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kader Demokrat Gelar Ritual Cap Jempol Darah, Sumpah Setia Kepada AHY 

Baca juga: AHY Ragukan Cinta Moeldoko ke Partai Demokrat, Pemerintah Tetap Akui Versi Kongres 2020

Sehingga manuver dan konflik Partai Demokrat ini dianggap bisa merugikan Presiden.

Begitupula Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya, mengatakan bahwa sepatutnya Moeldoko menyadari posisinya sebagai pejabat publik. Sehingga ia tak rangkap jabatan apalagi di kabinet.

Konflik di Partai Demokrat makin memanas setelah KLB menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021- 2025.

Jangan lupa subscribe, like dan share channel Youtube Sriwijayapost di bawah ini:

Terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum KLB ini, langsung di tanggapi kubu Demokrat yang dipimpin AHY sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Desakan pada Moeldoko untuk mundur kami bahas dengan dua narasumber, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Moctar Ngabalin bersama Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti.

Baca juga: Kader Demokrat Gelar Ritual Cap Jempol Darah, Sumpah Setia Kepada AHY 

Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy menilai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini sedang diuji sebagai seorang pemimpin.

Apabila ia bisa melalui konflik partai Demokrat, maka ia bisa diperhitungkan dalam Pemilu Presiden 2024.

Sementara itu,  Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak bersikap cengeng. 

Menurut Ketua Dewan Pakar Indonesia Maju Institute (IMI) Lukman Edy mengatakan,  menilai dalam konflik ini sebenarnya Agus Harimurti Yudhoyono saat ini sedang diuji kepemimpinannya.

Apabila ia bisa melalui konflik partai Demokrat, maka ia bisa diperhitungkan dalam Pemilu Presiden 2024. 

Jangan lupa juga subscribe, like dan share channel Instagram Sriwijayapost di bawah ini:

"Kan AHY sudah mendeklarasikan dirinya untuk ikut dalam pertarungan calon presiden RI di 2024. Nah, Salah satu ukurannya adalah apakah bisa melewati badai Partai Demokrat hari ini," katanya seperti dikutip Tribunnews.com, Minggu (07/03/2021).

Mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, AHY harus menancapkan pengaruhnya lebih dalam ke konstituen agar bisa melewati konflik partai.

 Seperti yang dilakukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada masa Orde Baru.

"Jangan cengeng, bangun kepercayaan konstituenmu. Kalau menuduh KLB Medan ada campur tangan penguasa, lawan dengan menancapkan pengaruh ke konstituen lebih dalam lagi," kata Lukman Edy.

Menurut Lukman, yang sulit sekarang ini adalah merawat konstituen. Oleh karenanya dalam menghadapi polemik di partai Demokrat, AHY sebagai Ketua Umum seharus memperkuat pengaruhnya.

Dikatakan, kualitas kepemimpinan mantan Panglima TNI Moeldoko tersebut juga sedang diuji dalam polemik Partai Demokrat.

Strategi Moeldoko yang masuk polemik Demokrat dapat menjadi indikator dalam Pilpres nanti.

"Saya setuju langkah politik Moeldoko yang tidak mau kehilangan momentum. Kualitas kepemimpinan akan teruji, seberapa hebat anda mengatur strategi memenangkan peperangan ini," katanya.

Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Tiktok Sriwijayapost di bawah ini:

Lukman menyarankan Moeldoko untuk tidak mundur dalam pertarungan di Partai Demokrat meski menuai kontroversi.

Menurut dia, namanya pro kontra ada yang mendukung sekaligus ada yang menghujat.

"Pak Moeldoko, saya pernah menyatakan di media bahwa masuk partai politik, menjadi pengurus bahkan ketua umum sebuah partai politik adalah pekerjaan halal dan baik, serta dilindungi oleh konstitusi. Jadi jangan mundur akibat ada yang kontra tentang pilihan jalan politik sekarang ini," katanya.

Menurut Lukman desakan kepada Moeldoko untuk mundur dari Kepala Staf Presiden tidak berdasar.

Moeldoko menurutnya tinggal menjelaskan kepada Presiden bahwa keterlibatannya dalam kekisruhan Partai Demokrat konstitusional.

"Jelaskan saja dengan Pak Jokowi sebagai atasan di pemerintahan, bahwa langkah politik ini adalah langkah konstitusional, dan Partai Demokrat adalah milik publik, serta pasti banyak hikmahnya untuk konsolidasi demokrasi Indonesia hari ini, minimal situasi ini akan menjadi pelajaran bagi pendewasaan semua partai politik yang ada," ujarnya. ****

Sumber:  Tribunnews.com dengan judul "desakan-moeldoko-mundur-dari-ksp-istana-diminta-buktikan-jika-memang-tidak-terlibat-klb"

Serta Jangan lupa Like fanspage Facebook Sriwijaya Post di bawah ini: