Berita Palembang
SBY dan AHY Nyaris tak Mampu Berbuat untuk Jegal KLB Demokrat, Pengamat : Terkesan Lancar
Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), nyaris tak mampu berbuat apapun
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Yandi Triansyah
lihat foto
Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz
PALEMBANG, SRIPO - Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), nyaris tak mampu berbuat apapun, untuk mengagalkan kongres luar biasa (KLB) Demokrat.
KLB Demokrat rencananya digelar The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, yang berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, 5-7 Maret 2021.
Acara KLB tersebut terkesan
ancar, cepat dan tanpa hambatan dari pemerintah.
"Baik dari sisi perizinan, agenda acara, tempat dan dukungan dari pihak pihak di luar PD sendiri," ungkap Pengamat Sosial Politik, Drs Bagindo Togar Butar Butar kepada Sripoku.com, Jumat (5/3/2021).
Mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA Fisip) Unsri mengatakan awalnya tak sedikit kelompok masyarakat berasumsi bahwa konflik yang bermuara kepada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB PD) hanya gerakan dramaturgi politik agar berefek perhatian juga simpati publik.
"Karena elaktabilitas Parpol ini semakin tergerus saja secara nasional, apalagi diprediksi acuan kolektif ET/PT minimal 5 persen akan diberlakukan.
Sungguh berat bagi semua partai papan tengah dan papan bawah memenuhi angka dukungan politik tersebut," ujarnya.
KLB Partai Demokrat akan dilaksanakan hari ini di dataran perbukitan Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli serdang sekitar 1 jam lebih dari Kota Medan menuju Berastagi, jauh dari hiruk pikuk masyarakat.
"Sehingga lebih mudah bagi pihak keamanan dan panitia pelaksana (OC) untuk mengorganisir risiko pengamanannya," kata Bagindo.
Bahkan pihak yang berseberangan dari yang menyelenggarakan KLB, yakni kepengurusan di bawah naungan pimpinan AHY/SBY nyaris tak mampu berbuat apapun, baik secara hukum, politik maupun massa.
"Dimana dari informasi yang beredar, telah 400 cabang/daerah telah mengutus delegasinya sebagai peserta KLB, dari sekitar 550 cabang.
Dimana Surat Mandat yang diterbitkan diberikan oleh "unsur pimpinan" cabang daerah masing masing untuk diverifikasi oleh OC KLB," kata Bagindo yang juga Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya Sumsel (ForDess).
Artinya telah dua per tiga dari seluruh cabang yang ada berpartisipasi dalam kegiatan ini.
Secara prinsip maupun substansial konstitusi/AD-ART organisasi adalah Sah keberadaannya.
"Lantas bila semua agenda KLB ini berjalan seperti yang dirancang oleh penyelenggara, tentu butuh pengakuan secara yuridis formal dari pemerintah juga dukungan sosial dari para kader juga simpatisan parpol ini," katanya.
